Mencari Jalan Lain Penyelesaian Freeport

Senin, 27 Februari 2017, 21:39:08 WIB - Hukum

Tambang PT Freeport Indonesia di Papua. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mendukung pemerintah jika sengketa kontrak dengan PT Freeport Indonesia harus diselesaikan di Mahkamah Arbitrase Internasional. Hal demikian disampaikan Ketua Dewan Pembina Peradi, Otto Hasibuan, usai bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Senin (27/2).

'Kami sebagai advokat ingin memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dan juga melakukan aksi-aksi hukum. Bahkan tadi Pak Jonan mengatakan, di samping juga Arbitrase, beliau juga akan melibatkan kita dengan Jaksa Agung untuk proses-proses arbitrasenya,' kata Otto.

Otto menjelaskan, pihaknya sudah menerima banyak laporan terkait adanya pelanggaran hukum yang dilakukan PT Freeport Indonesia. Selain mengakali berbagai peraturan yang berlaku, misalnya berulang kali menghindari keharusan divestasi saham sebesar 51% dan membangun smelter, Otto juga menyebut sudah mengantongi sejumlah keterangan mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan Freeport berkenaan dengan kerusakan lingkungan.

'Kami juga mendapatkan informasi, di samping juga sudah memiliki data-data akurat bahwa sebenarnya dugaan pelanggaran yang dilakukan Freeport begitu banyak. Terutama mengenai isu lingkungan hidup,' kata Otto.



Atas hal itu, pengacara terpidana Jessica Kumala Wongso ini menyebut pihaknya prihatin atas kondisi tanah dan masyarakat Papua yang sudah dirugikan sedemikian rupa oleh PT Freeport Indonesia. Peradi Cabang Papua pun sudah menyampaikan permohonan agar Peradi Jakarta Pusat turut turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut. Otto juga saat ini pihaknya tengah ancang-ancang menyiapkan langkah hukum baik perdata maupun pidana, untuk menggugat PT Freeport Indonesia.

'Intinya, kami tidak mau dikendalikan terus oleh pihak Freeport. Kami harus merdeka terhadap semua sumber daya alam,' kata Otto.

Sebelumnya, dukungan kepada pemerintah juga disampaikan Ketua Gerakan Papua Optimis Jemmy Demianus Ijie. Menurutnya, pemerintah tidak perlu gentar andai PT Freeport Indonesia benar-benar akan menyeret mereka ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Selain memiliki landasan hukum yang kuat berupa UUD 1945, UU Nomor 24 Tahun 2009, hingga PP Nomor 1 Tahun 2017, Jemmy menilai ada suatu hal janggal yang dilakukan Freeport selama ini, khususnya terkait keharusan membangun smelter.

'Freeport ini ada gelagat tidak baik. Selama ini tidak pernah dilaporkan pada kita, apakah dari gunung Ertsberg itu yang diambil hanya emas dan tembaga, atau ada mineral lain yang diambil tapi tidak pernah dilaporkan? Saya khawatir, mereka menghindar membangun smelter itu karena takut ketahuan ada mineral mineral lain yang diambil dan dibersihkan di luar,' paparnya.

Sementara itu, pakar Hukum Sumber Daya Alam Universitas Tarumanegara Ahmad Redi menerangkan, potensi pemerintah untuk menang di Mahkamah Arbitrase Internasional jauh lebih besar ketimbang potensi untuk kalah. Alasannya, Freeport sendiri memiliki tradisi melanggar hukum atas KK yang mereka tandatangini tahun 1991 lalu.

Misalnya di Pasal 24 soal kewajiban divestasi saham. Dalam Kontrak Karya 1991, Freeport sudah diwajibkan divestasi sebesar 51% paling tidak tahun 2011 tapi hingga sekarang Freeport hanya divestasi 9,6%. 'Itu pun mereka tawarkan dengan harga selangit. Mereka tidak mau mengikuti mekanisme penetapan harga yang diberikan pemerintah,' papar Redi, Sabtu (25/2).

Selain itu, bahwa Freeport menyebut pemerintah Indonesia berlaku tidak konsisten atas kontrak yang sudah disepakati bersama, hal itu pada dasarnya terbantahkan dengan adanya ketentuan Pasal 23 Ayat (3) KK. Menurut Redi, di dalam norma tersebut disebutkan bahwa kedua belah pihak akan tunduk pada aturan nasional yang berlaku dari waktu ke waktu.

'Jadi ketika UU Minerba muncul tahun 2009, Freeport seharusnya patuh pada UU itu, di mana beberapa kebijakannya adalah mengharuskan Freeport divestasi saham, membangun smelter, dan peningkatan nilai tambah. Inilah yang menjadi kekuatan besar pemerintah untuk menyeret Freeport ke arbirtase. Posisi kita jelas, negara tidak mau tunduk pada intervensi pihak asing,' paparnya.

Namun demkian, Redi juga berpendapat bahwa Mahkamah Arbitrase Internasional akan menjadi ruang perjudian bagi Freeport dan Pemerintah Indonesia, andai keduanya akan membawa sengketa yang tengah berlangsung saat ini itu ke sana.

'Alasannya, pemerintah juga punya kelemahan yang salah satunya merubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dengan menyatakan bahwa Freeport boleh ekspor konsentrat asal berubah menjadi IUPK, ini terkesan memaksa Freeport sebagai pihak KK,' kata Redi.

Redi menyebut hal itu sebagai potensi kelemahan pemerintah karena pada dasarnya KK tidak bisa diutak-atik selain karena tiga hal. Yakni, dibatalkan pengadilan, masa waktunya berakhir, dan para pihak sepakat untuk merubah atau membatalkan KK tersebut.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar