Target "Tebang Pilih" KPK Mengusut Kasus

Senin, 09 Januari 2017, 21:00:41 WIB - Hukum

Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) didampingi Pimpinan KPK Basaria Panjaitan (kiri), Laode M Syarif (kedua kiri), Saut Situmorang (kedua kanan) dan Alexander Marwata (kanan) menyampaikan paparan terkait kinerja KPK Tahun 2016 di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/1). Sepanjang tahun 2016 KPK menyumbang Rp 497,6 miliar untuk kas negara dan uang tersebut merupakan sitaan dan rampasan dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. (ANTARA)

TARGET PEMIDANAAN KORPORASI - Sedangkan untuk sektor mana yang menjadi prioritas, menurut Syarif Perma Korporasi juga akan digunakan untuk menjerat perusahaan yang terlibat kebakaran hutan. Lingkungan hidup, kata Syarif memang menjadi prioritas KPK lainnya dalam target kinerja pada 2017 nanti.

"Kebakaran hutan karena lingkungan hidup adalah sektor yang jadi prioritas. Jadi kasus-kasus baik penelitian, penindakan, pencegahan tetap jadi fokus KPK. Khusus melibatkan korporasi KPK terima kasih ke MA yang telah mengeluarkan Perma tentang tanggung jawab pidana korporasi dan kebetlulan Perma sebelum dibuat dikonsultasikan dengan Kepolisian, Kejaksaan," tutur Syarif.

Syarif sendiri enggan mengungkap korporasi mana yang menjadi target pertama yang dijerat korupsi. Namun ia memastikan tidak akan ragu untuk menjerat perusahaan yang memang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Selain KPK, Perma korporasi ini juga bisa memudahkan aparat penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan.

"Apakah KPK akan menggunakan Perma untuk uji coba tidak bisa jawab kalau ada kasus yang pas yang memenuhi syarat untuk tanggung jawab korporasi tentu KPK, Kepolisian dan Kejaksaan tidak ragu menjalankan hal ini," pungkasnya.

KPK memang menargetkan untuk mempidanakan korporasi pada 2017 nanti. Hal ini sejalan dengan disahkannya Perma Nomor 13 tahun 2016 oleh Mahkamah Agung tentang tata cara penanganan korupsi oleh perusahaan.

"Menindaklanjuti penerapan Perma 13/2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi baik dari aspek penidnakan maupun pencegahan dapat membayangkan 2017 KPK sudah menyentuh korporasi sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Setidaknya ada beberapa strategi pada 2017:
1. Melanjutkan penanganan perkara tahun 2016 dan mempercepat utang kasus lama yang diselesaikan bertahap pada 2017.
2. KPK menindaklanjuti putusan MK perkara Nomor 109/PUU-13/2015 yang dibacakan 9 November 2016 yang pada prinsipnya menegaskan KPK dapat merekrut penyidik sendiri.
3. Menindaklanjuti penerapan Perma 13/2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi baik dari aspek penindakan maupun pencegahan dapat pada 2017 KPK sudah menyentuh korporasi sebagai tersangka.
4. Intensifikasi pemberantasan korupsi di sektor pertahanan dan bekerja sama dengan Kemenhan dan TNI, Panglima TNI pada tahun 2017.
5. KPK melakukan kajian dan perbaikan sektor strategis termasuk peningkatan kesejahteraaan aparat penegak hukum.
6. Peningkatan pemberantasan korupsi pelayanan publik bekerjasama dengan Ombudsman, Satger pungli dan pelayanan publik lain terkait dengan perluasan platform JAGA.
7. Penguatan pengawasan korupsi pengadaan barang dan jasa, e-budgeting, e-planning, dan e-perizinan


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar