Target "Tebang Pilih" KPK Mengusut Kasus

Senin, 09 Januari 2017, 21:00:41 WIB - Hukum

Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) didampingi Pimpinan KPK Basaria Panjaitan (kiri), Laode M Syarif (kedua kiri), Saut Situmorang (kedua kanan) dan Alexander Marwata (kanan) menyampaikan paparan terkait kinerja KPK Tahun 2016 di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/1). Sepanjang tahun 2016 KPK menyumbang Rp 497,6 miliar untuk kas negara dan uang tersebut merupakan sitaan dan rampasan dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan laporan kinerja tahun 2016. Diantaranya terkait bidang pencegahan, penindakan, serta koordinasi supervisi dengan berbagai penegak hukum lain maupun dengan lembaga/kementerian serta provinsi ataupun kabupaten.

Selain itu, KPK juga mempunyai beberapa target kinerja pada 2017seperti menyelesaikan perkara yang belum tuntas baik peninggalan rezim sebelumnya ataupun pada masa kepemimpinan Agus Rahardjo. Kemudian pengawasan di berbagai sektor strategis seperti perizinan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dari beberapa target yang ada, satu hal yang cukup menjadi sorotan yaitu pemidanaan korporasi yang tata caranya telah rampung melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 tahun 2016 oleh Mahkamah Agung tentang tata cara penanganan korupsi oleh perusahaan. Melalui Perma ini, KPK akan mencatat sejarah dengan memidanakan korporasi untuk pertama kali semenjak lembaga ini berdiri pada 2003 lalu.

Sayangnya, pemidanaan terhadap korporasi ini masih terkesan tebang pilih. Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif mengindikasikan untuk memprioritaskan perusahaan swasta daripada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mempidanakan korporasi bermasalah. Padahal dalam beberapa perkara, beberapa perusahaan plat merah cenderung punya andil dalam perkara yang melibatkan para pejabatnya.

Sebut saja dalam kasus pembangunan Stadion Olahraga Hambalang ada nama PT Adhi Karya, kemudian PT Hutama Karya dalam perkara pembangunan Diklat Sorong Kementerian Perhubungan, ada juga PT Nindya Karya di kasus korupsi Dermaga Sabang. Baru-baru ini ada perkara suap yang diperuntukkan kepada Kajati DKI Jakarta dan Aspidsus oleh petinggi PT Brantas Abipraya serta kasus suap pengadaan pupuk di PT Berdikari.

"Sebenarnya kasusnya kita belum tetapkan yang mana. Tapi untuk BUMN itu lebih tricky karena kerugian keuangan negaranya diterima oleh BUMN. BUMN itu juga bagian dari negara, jadi itu agak tricky," kata Syarif di kantornya, Senin (9/1).

Syarif memberikan contoh mengapa BUMN cenderung sulit dijadikan prioritas dijerat kasus korupsi. "Jadi kalau misalnya kita ambil dendanya, (ibaratnya) dari kantong kanan masuk lagi ke kantong kiri, jadi sama saja dari negara ke negara," terangnya.

Sinyal lain KPK masih ragu untuk mempidanakan perusahaan plat merah karena Syarif meyakini jika korupsi yang dilakukan dinikmati oleh individu, bukan masuk ke kantong perusahaan. Berbeda dengan korupsi perusahaan swasta yang pemidanaannya akan langsung dibahas oleh KPK.

"Dan sebenarnya kalau yang masuk BUMN itu, saya yakin dinikmati oleh individu-individu di dalam BUMN itu, bukan dari BUMNnya sendiri. Tapi kalau untuk (perkara korupsi yg melibatkan) pure korporasi, nanti itu bahas. Tapi sekarang kita ada patokannya, jadi akan lebih gampang bekerja, KPK, polisi, dan jaksa," pungkas Syarif.

"Jadi kalau kita hukum korporasinya, misal BNI. BNI kan perusahaan negara, terus diambil kerugian keuangan negaranya, kan sama aja sama-sama uang negara, itu dilema teknis. Dan di luar negeri juga, kaya di Belanda, mereka lebih fokus pada korporasi murni, bukan korporasi milik negara. Misalnya itu korporasi yang melakukan BUMN, pasti (uangnya) pergi ke orang-orangnya. Nah, orangnya yang kita proses, berarti itu suap jadi kaya misalnya PT Berdikari," sambungnya.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar