Perjuangan Pensiunan TNI Memperjuangkan Hak

Senin, 05 Desember 2016, 21:00:00 WIB - Hukum

Pasukan TNI AL menyelamatkan sandera yang ditahaan teroris saat atraksi pembebasan sandera dalam rangka Hari Armada RI di Dermaga Makolantamal VI Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (5/12). Atraksi tersebut untuk melatih ketangkasan dan kemampuan pasukan TNI AL dalam menjaga keamanan NKRI dari ancaman dalam dan luar negeri. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Seorang pensiunan TNI, Purwadi (60 tahun), datang ke Mahkamah Konstitusi (MK) menguji Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap UUD 1945, Senin (5/12). Menurut Purwadi, keberadaan norma tersebut telah menjegal hak konstitusionalnya yang seharusnya ia terima dalam kurun waktu 35 tahun ke belakang.

'Hak saya sebagai warga negara terlanggar karena adanya norma tersebut,' kata Purwadi, saat ditemui gresnews.com di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat No 6, Jakarta Pusat.

Pasal 40 Ayat (1) UU Perbendaharaan Negara berbunyi, 'Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah (5) lima tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali jika ditetapkan lain oleh undang-undang.'

Purwadi menerangkan, dirinya adalah salah seorang warga negara yang mengikuti program wajib militer sejak tahun 1976 dan resmi dilantik pada 1 Februari 1977. Selama berstatus anggota TNI AD, Purwadi tercatat pernah mengemban sejumlah tugas, antara lain: turut serta dalam Operasi Seroja di Timor-Timur (dua kali), ikut andil dalam Operasi Mandala di Papua (satu kali), hingga kemudian ditugaskan menjaga tahanan politik G-30 S PKI di Nusakambangan, Cilacap.

Barulah pada 30 September 1981, Purwadi mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI. 'Sebetulnya ada pilihan mau diperpanjang atau tidak, tapi saya putuskan untuk tidak memperpanjang,' katanya.

Atas hal itulah dalam surat pengakhiran ikatan dinas wajib militer yang diterima Purwadi, terdapat keterangan bahwa pria asal Solo tersebut berhak mendapat uang pesangon sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 176 Tahun 1961 tentang Uang Saku, Uang Kompensasi, Uang Pesangon dan Tunjangan-Tunjangan Bagi Wajib Militer dan sokongan sesuai PP NoMor 25 Tahun 1965 tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Wajib Militer.

Namun demikian, sejak menerima surat tersebut, Purwadi mengaku tidak pernah menerima pesangon/sokongan sepeser pun. Bahkan berapa jumlah pesangon yang berhak dia dapat juga Purwadi tidak tahu. 'Satu minggu saya tunggu pesangon itu. Satu bulan, masih tidak ada. Akhirnya saya tunggu sampai dua tahun, uang itu tidak jelas juga. Bahkan saya tidak tahu berapa jumlah uang yang mestinya saya terima,' katanya.

Purwadi menambahkan, tiap kali dia menanyakan haknya kepada Batalyon Infanteri 406 Candra Kusuma- tempat dulu dia ditugaskan- pihak batalyon selalu bilang bahwa semuanya sedang diproses. Demikian juga saat aduan itu dilayangkan ke Kodam VII Diponegoro (kini Kodam IV Diponegoro). Jawabannya sama, baik pesangon maupun sokongan yang dijanjikan negara, masih dalam proses.

Akhirnya, pada 1983 Purwadi berinisiatif mengirim surat pengaduan kepada Presiden Soeharto. Dalam suratnya, Purwadi meminta agar Presiden Soeharto membantu dirinya mencairkan haknya sekaligus mencarikannya pekerjaan. Barulah 7 bulan kemudian ada surat balasan dari Sekretaris Militer Presiden. 'Waktu itu Pak Kardono yang jabat. Intinya, surat itu bilang bahwa kasus saya sudah dilimpahkan ke pihak gubernur. Presiden minta agar urusan itu diselesaikan oleh Gubernur Jawa Tengah,' jelas Purwadi. Surat yang diterima Purwadi bertitimangsa Jakarta 30 Juni 1983.

Nyaris setahun kemudian, tepatnya pada 12 Juni 1984, surat kedua datang. Dalam surat dengan kop Sekretariat Militer Presiden tersebut, Purwadi diimbau untuk mengikuti petunjuk dan bimbingan walikota Solo.

'Saya sampaikan bahwa masalahnya sudah dilimpahkan kepada Walikotamadya KDH Tk. II Surakarta, dan mendapat informasi bahwa Sdr telah mendapat pekerjaan tetap sebagai tukang listrik. Untuk seterusnya agar mengikuti petunjuk dan bimbingan dari pihak Kotamadya,' demikian bunyi surat yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris Militer Presiden, Marsekal Madya TNI Kardono.

Purwadi menjelaskan, setelah surat itu dia terima, tidak ada langkah apa pun yang dilakukan pihak kotamadya. 'Ya sudah, berhenti. Setelah surat itu turun tidak ada tindakan apa-apa lagi. Karena dalam surat saya disebut sudah dapat pekerjaan, jadi mungkin dianggap urusan saya selesai,' katanya.

Purwadi menerangkan, pernyataan bahwa dirinya telah bekerja sebagai tukang listrik didapat petugas kotamadya dari almarhum ayahnya. Waktu itu, petugas mengklarifikasi status Purwadi kepada keluarganya. Karena Purwadi sedang tidak di rumah, maka yang menerima adalah ayahnya. Sang ayah pun menyatakan bahwa putranya sudah bekerja sebagai tukang listrik.

'Padahal waktu itu saya bekerja sebagai kuli bangunan. Kebetulan bagian proyek listrik,' kata Purwadi.

Meski demikian, Purwadi tidak patah arang. Dia terus menuntut haknya sampai 35 tahun kemudian. Barulah pada 2014, tunjangan militer untuknya turun, besarannya Rp42.700. Sedangkan pada 2015, Surat Putusan Pangdam IV Diponegoro Nomor B-2991-12.2015 turun memberitahukan jumlah pesangon yang berhak dia terima.

'Saya baru tahu kalau pesangon saya besarnya Rp16.800 x 5 = Rp84.000,' katanya. Namun meski surat keterangan yang ia nantikan sudah turun, dalam surat itu disertakan juga satu keterangan bahwa Purwadi tidak bisa menerima haknya. Alasannya, norma Pasal 40 Ayat (1) UU Perbendaharaan Negara menyebut utang negara yang mestinya dibayarkan kepada Purwadi kini statusnya kedaluwarsa.

'Untuk itulah saya ke MK. Saya minta agar norma itu tidak dibatasi. Jadi utang negara gak ada kedaluwarsanya begitu,' tambahnya. Dalam petitumnya, Purwadi menghendaki MK agar membatalkan norma tersebut dengan menyatakan bahwa Pasal 40 Ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar