JAKARTA, GRESNEWS.COM - Setjen DPR melakukan lelang terbuka pengadaan spring bed untuk Wisma DPR di Kopo, Puncak Bogor. Penawan lelangnya dimuat di laman lpse.dpr.go.id. Nilai proyeknya senilai Rp598.400.000. Nilai proyek yang mencapai setengah miliar rupiah dan dilakukan menjelang masa akhir jabatan ini akhirnya memicu protes banyak kalangan.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) misalnya, meminta Setjen DPR untuk meninjau ulang proyek itu. Pembelian tersebut dinilai tidak perlu dilakukan sebelum DPR menjelaskan alasan pengadaan tersebut. Apa benar spring bed di Wisma Kopo harus perlu diganti?

Pengamat Anggaran dari FITRA Uchok Sky Khadafi mengatakan, lelang pengadaan tersebut perlu ditinjau ulang dengan nilai seperti itu. "Pasalnya dilihat dari kondisi Wisma DPR yang tidak terlalu besar, nilai proyek pengadaan spring bed baru masih terlalu besar," kata Uchok kepada Gresnews.com, Kamis (21/8).

Apalagi proyek lelang ini diadakan saat masa jabatan anggota dewan periode 2009 - 2014 bakal habis sebentar lagi. Sehingga ada dugaan pengadaan proyek untuk habiskan anggaran.

Uchok meminta DPR transparan terkait jumlah dan spek spring bed yang akan dibeli. "Jangan kemudian pengadaan proyek tersebut hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Tidak pantas dilakukan oleh DPR," kata Uchok menegaskan.

Seperti dimuat dalam situs lpse.dpr.go.id, lelang ini berkode 219087 dengan nama lelang Pekerjaan Penggantian Sping Bed Wisma DPR. Metode pengadaan menggunakan e-lelang sederhana dengan sistem gugur. Kualifikasi perusahaan yang boleh ikut adalah perusahaan kecil. Nilai pagu sebesar Rp598.400.000 dengan nilai HPS sebesar Rp592.416.000.

Sayangnya Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit belum bisa dikonfirmasi soal lelang pengadaan spring bed ini. Begitu juga anggota Banggar lain Said Abdullah tidak bisa dihubungi. Karena lelang ini baru diadakan jelang akhir masa jabatan anggota DPR 2009-2014.

Namun Sekjen DPR Winantuningtyastiti kepada media mengaku belum mengetahui terkait proyek lelang pengadaan spring bed tersebut. "Saya belum tahu juga, maaf saya masih di luar kota," katanya.

Selama periode 2009-2014 ini memang ada sejumlah proyek dilakukan oleh Setjen DPR yang bermasalah. Sebut saja adanya dugaan penggelembungan dana pengadaan kursi dan fasilitas ruangan baru Badan Anggaran. Anggaran untuk renovasi dan pengadaan fasilitas ruang Banggar ini semula bernilai Rp 20,3 miliar. Namun, setelah dikaji ulang, Badan Kehormatan DPR merekomendasikan agar anggaran disunat menjadi Rp 13,4 miliar.

Lalu pengadaan mesin fotokopi dan laptop baru. Total untuk pembelian kedua alat itu menghabiskan Rp5,4 miliar. Kini ada lagi usulan pengadaan spring bed yang nilainya sangat wah. Wajar jika publik akhirnya jadi curiga.

BACA JUGA: