Perjuangan Warga Kendeng Menolak Pabrik Semen

Senin, 20 Maret 2017, 21:00:08 WIB - Hukum

Sejumlah Petani Kendeng memberikan keterangan kepada awak media hasil pertemuan dengan Kepala Staf Presiden Teten Masduki di Kompleks Istana Kepresidenan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/3). Aksi semen kaki petani Kendeng yang menolak pembangunan dan penambangan di Pegunungan Kendeng tersebut akan terus berlanjut karena beranggapan pemerintah hanya akan menunda proyek penambangan milik PT Semen Indonesia di kawasan itu. (ANTARA)

TUNTUTAN AKSI - Aksi cor kaki di hadapan Istana Negara muncul lantaran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak mengindahkan putusan MA dan aspirasi publik. Diminta tanggapan mengenai hal itu, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Siragih menyatakan, selaku pejabat negara—siapa pun orangnya—harus menghormati putusan pengadilan.

'Sebaiknya para pejabat tidak berlomba-lomba menentang pengadilan, tapi hormatilah proses pengadilan,' kata Alamsyah kepada gresnews.com, Senin (20/3).

Alamsyah pun menyebut dirinya yakin bahwa perilaku menentang pengadilan timbul lantaran kebiasaan buruk penguasa yang kerap membiarkan investor melakukan pembangun, meski di saat bersamaan izin yang diterbitkan sedang digugat di pengadilan.

'Andai kata pembangunan tidak dilanjutkan ketika (surat izinnya-red) diperkarakan di pengadilan, tentu tidak akan begini. Sekali melanggar etika, orang terpaksa harus melakukan pembenaran,' katanya.

Alamsyah pun menekankan, dalam konteks kasus seperti ini, pejabat negara mesti menjaga betul integeritasnya. Terlebih dalam kaitannya dengan keharusan mereka menjadi panutan masyarakat. 'Kalau cuma mau otak-atik logika hukum, itu gampang. Tapi memberi contoh memimpin secara beradab, itu yang sulit,' pungkasnya. (Zulkifli Songyanan)


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar