Perjuangan Warga Kendeng Menolak Pabrik Semen

Senin, 20 Maret 2017, 21:00:08 WIB - Hukum

Sejumlah Petani Kendeng memberikan keterangan kepada awak media hasil pertemuan dengan Kepala Staf Presiden Teten Masduki di Kompleks Istana Kepresidenan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/3). Aksi semen kaki petani Kendeng yang menolak pembangunan dan penambangan di Pegunungan Kendeng tersebut akan terus berlanjut karena beranggapan pemerintah hanya akan menunda proyek penambangan milik PT Semen Indonesia di kawasan itu. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pertemuan antara Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) dengan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki tidak membuahkan hasil positif. Tawaran yang diberikan Teten agar menghentikan aksi di depan istana negara tak digubris.

Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Joko Prianto menyayangkan pertemuan dengan Teten Masduki yang sekadar membeberkan komitmen PT Semen Indonesia. "Tapi apa ya susahnya mencabut surat izin pembangunan, yang jelas-jelas sudah melanggar putusan MA dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang dikeluarkan Pak Jokowi," kata Joko, Senin petang (20/3).

Joko menerangkan, pihaknya diundang oleh Teten Masduki sebagai respon atas pertemuan yang sebelumnya digelar KSP dengan pihak PT Semen Indonesia. Dalam pertemuannya dengan Teten Masduki, PT Semen Indonesia menyebut akan berkomitmen untuk tidak melakukan penambangan di wilayah Kendeng sampai KLHS baru terbit.

Bagi Joko, hal itu tidak bisa diterima. Pasalnya, yang menjadi tuntutan warga Kendeng bukanlah KLHS baru, melainkan izin pembangunan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo setelah surat izin sebelumnya dibatalkan oleh MA pada (5/10/16) lalu.

"Tawaran Pak Teten kami tolak. Kami tidak mau dipanggil begitu saja dengan komitmen yang dibangun Pak Ganjar dan Semen Indonesia bahwa mereka tidak akan melanggar pertambangan. Di sini jelas, kami akan terus melanjutkan aksi di seberang istana sampai izin yang dikeluarkan Ganjar dicabut," katanya.

Joko juga menyebut bahwa pihaknya menolak pembangunan pabrik semen di sejumlah daerah. Bukan hanya di wilayah Kendeng saja. Penolakan itu juga tidak semata dialamatkan pada PT Semen Indonesia, tapi pada perusahaan semen lain seperti PT Indosemen. Kata Joko, seperti halnya PT Semen Indonesia, PT Indosemen juga tengah berusaha membangun pabrik sejak tahun 2010 lalu.

"Indosemen masuk ke Pati masuk tahun 2010. Sama seperti PT Semen Indonesia masuk Kendeng. Bedanya, tahun 2017 pabrik Semen Indonesia hampir berdiri di Rembang, sedang selama 7 tahun ada di Pati, PT Indosemen belum sekalipun melakukan peletakkan batu pertama. Walaupun demikian, kami tetap menolaknya," papar Joko.

Joko juga menyebut putusan Nomor 99 PK/TUN/2016 yang dikeluarkan MA serta KLHS yang dikeluarkan KSP pada dasarnya merupakan angin segar bagi perjuangan warga Kendeng selama ini. Hanya, hal itu tidak ada artinya manakala Ganjar Pranowo mengeluarkan surat izin pembangunan baru yang disebutnya telah direvisi.

Disinggung bahwa Ganjar menyayangkan sikap dulur-dulur Kendeng yang melakukan walkout saat diundang rapat komisi Amdal di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Joko menyebut hal itu sengaja dilakukan lantaran pihaknya tidak ingin mencederai putusan MA.

"Kami tahu kelicikan mereka. Kenapa kami menolak ikut Sidang Amdal, karena jika kami duduk di sana dan menyampaikan banyak pendapat, secara tidak langsung kami ikut mengiyakan sikap gubernur yang tidak patuh pada putusan MA. Itu yang harus dicatat," kata Joko kepada gresnews.com.

Joko pun menegaskan bahwa pihaknya telah menghadiri undangan Ganjar dan menyampaikan komitmen untuk menolak pendirian pabrik semen. "Sebagai warga negara yang patuh terhadap hukum, kami menolak diajak diskusi soal Amdal. Kalau sekadar datang, ya kita datang. Hanya, kita menyayangkan sikap Ganjar yang tidak bisa membaca seberapa jauh proses dulur-dulur Kendeng menyuarakan kelestarian lingkungan. Dia tidak punya hati. Tidak tahu apa yang dirasakan para petani," pungkasnya.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar