Isu Politisasi Kasus E KTP

Minggu, 19 Maret 2017, 21:00:00 WIB - Hukum

Perwakilan dari LSM, LBH dan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Sapu Koruptor (Satu padu Lawan Koruptor) melakukan aksi simbolik kawal kasus korupsi KTP elektronik saat hari bebas kendaraan bermotor di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (19/3). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah dan penegak hukum mengusut tuntas korupsi KTP Elektronik serta meminta masyarakat agar mengawal sidang kasus korupsi tersebut. (ANTARA)

BOM WAKTU — Direktur Eksekutif IndoBaremeter Muhammad Qadari menilai, jika pernyataan Chairul Imam terbukti benar bahwa kasus e-ktp akan berlangsung lama, maka hal itu akan menjadi bom waktu bagi partai-partai politik yang terseret kasus tersebut.

Saat ini, kata Qadari, dampak politis dari kasus e-ktp mungkin belum terlihat benar. Namun hal itu akan beda jadinya jika melihat konstelasi politik dua tahun mendatang. "Jika memang proses peradilannya berlangsung selama 2 tahun, kasus e-ktp akan jadi bom waktu di 2019. Dampak politisnya akan terlihat di 2019," kata Qadari.

Pakar Politik tersebut juga mengingatkan, kasus korupsi punya daya rusak yang besar terhadap elektabilitas dan citra partai politik. Qadari pun menyebut kasus yang menjerat Partai Demokrat beberapa tahun lalu.

"Partai Demokrat meraih suara di atas 20% pada Pemilu 2009. Namun setelah Angelina Sondakh—yang ironisnya saat itu justru merupakan salah seorang duta antikorupsi,Anas Urbaningrum, Nazarudin, dan Andi Mallaranggeng terkena kasus Hambalang, perolehan suara Partai Demokrat di tahun 2014 menurun hingga hanya 10%," papar Qadari.

Namun demikian, Qadari menyebut penyelesaian atau recovery dampak besar kasus korupsi itu bisa berlangsung cepat tergantung soliditas internal partai yang bersangkutan. Qadari menyebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan contoh yang baik untuk persoalan ini.

"Setelah Lutfi Hasan Ishaq terkena kasus impor sapi, PKS dengan cepat melakukan recovery. Berbeda dengan Demokrat, perolehan suara PKS di 2014 tidak merosot signifikan," kata Qadari.

Namun demikian, melihat peta politik saat ini, Qadari menyebut kalaupun skandal e-ktp berdampak besar pada 2019, partai yang bisa terkena imbas adalah PDI P. Bagaimanapun, berbeda dengan Partai Demokrat dan Golkar, partai yang mengusung slogan partai milik wong cilik itu sejauh ini tergolong partai yang bersih. "Ini yang terjadi pada Demokrat. Di 2009 mereka mencitrakan diri sebagai partai anti-korupsi, tapi jatuh di 2014," kata Qadari.

Terkait reaksi publik, Qadari pun mengingatkan bahwa hujatan dan serangan publik terhadap partai Islam atau partai yang dikenal bersih dari kasus korupsi, akan berbeda dengan serangan terhadap partai yang selama ini sudah identik dengan budaya laten tersebut. Hal inilah yang bisa membedakan dampak kasus e-ktp--selama belum ada partai lain yang ikut disbut KPK-- antara PDIP, Demokrat, dan Golkar.

"Belum tentu kasus korupsi e-ktp berdampak besar bagi Partai Golkar. Dia kan pemain lama," kata Qadari, diiringi tawa.

Hanya, terlepas dari persoalan bom waktu, Qadari pun menyebut kasus e-ktp sebagai pertaruhan besar bagi KPK. Lantaran itulah senada dengan Masinton dan Agus Sunaryanto, Qadari pun mengingatkan agar KPK setia berjalan di atas rel hukum.

Ada pertaruhan politik di dalam kasus hukum ini. Pertaruhan politiknya memang besar. "KPK bertanggungjawab untuk membuktikan bahwa kasus ini diangkat memang demi penegakkan hukum semata, bukan demi pertarungan politik di 2019," katanya. (Gresnews.Com/Zulkifli Songyanan)


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar