Isu Politisasi Kasus E KTP

Minggu, 19 Maret 2017, 21:00:00 WIB - Hukum

Perwakilan dari LSM, LBH dan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Sapu Koruptor (Satu padu Lawan Koruptor) melakukan aksi simbolik kawal kasus korupsi KTP elektronik saat hari bebas kendaraan bermotor di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (19/3). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah dan penegak hukum mengusut tuntas korupsi KTP Elektronik serta meminta masyarakat agar mengawal sidang kasus korupsi tersebut. (ANTARA)

DIJERAT UU TPPU — Sementara itu, mantan Direktur Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung Chairul Imam mengatakan, kasus e-ktp terbilang unik lantaran bukan hanya karena jumlah kerugian negara amat besar dan menyeret sejumlah nama besar, namun karena surat dakwaannya pun demikian tebal. "Surat dakwaan sebanyak 24 ribu halaman adalah hal yang baru. 40 tahun saya bekerja di Kejaksaan, baru kali ini saya dapat kabar ada surat dakwaan setebal itu," kata Chairul.

Lantaran itulah Chairul menyebut kasus ini akan berjalan lama. Andai KPK bisa menuntaskan kasus itu dalam kurun waktu 2 tahun, Chairul menyebut pencapaian demikian patut diacungi jempol. "Jika dua tahun selesai, itu prestasi," katanya.

Terlepas dari persoalan tebalnya surat dakwaan, Chairul menyayangkan bahwa sejumlah nama yang diberitakan sudah mengembalikan uang ke KPK justru tidak disebut di dalam surat dakwaan. Padahal, berdasar Pasal 4 UU Tipikor, Chairul menyebut pengembalian tersebut tidak berarti yang bersangkutan lepas dari jerat hukum pidana.

"Jika dia korupsi, katakanlah tahun 1972, lalu mengembalikan uang itu pada 1976, artinya kan negara rugi karena pada 1973 hingga 1975 tidak bisa melakukan pembangunan," kata Chairul memberi ilustrasi.

Pasal 4 UU Tipikor sendiri berbunyi: "Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3".

Chairul juga menyebut bahwa dalam kasus e-ktp, KPK sebetulnya bisa menjerat para pelaku dengan dua UU sekaligus, yakni UU Tipikor dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Menggunakan dua UU sekaligus disebut Chairul bakal menimbulkan efek jera yang lebih besar.

"Dengan penerapan dakwaan korupsi dan pencucian uang, maka tuntutan dan hukumannya bisa lebih berat sehingga memberikan efek jera bagi para pelaku," kata Chairul.

Menurut Chairul, UU TPPU bisa lebih mudah diterapkan karena saat KPK yang punya kewenangan untuk memeriksa tindakan pencucian uang menemukan aliran dana dari satu rekening ke rekening lain, hal itu sudah bisa ditetapkan sebagai tindak pidana pencucian uang. "Sekali saja pindah tangan, sudah bisa didakwa dengan TPPU," tegasnya.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar