Isu Politisasi Kasus E KTP

Minggu, 19 Maret 2017, 21:00:00 WIB - Hukum

Perwakilan dari LSM, LBH dan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Sapu Koruptor (Satu padu Lawan Koruptor) melakukan aksi simbolik kawal kasus korupsi KTP elektronik saat hari bebas kendaraan bermotor di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (19/3). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah dan penegak hukum mengusut tuntas korupsi KTP Elektronik serta meminta masyarakat agar mengawal sidang kasus korupsi tersebut. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM — Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu berharap Komisi Pemberentas Korupsi (KPK) bertindak cermat, objektif, adil, dan profesional dalam menangani kasus e-ktp. Hal demikian ditegaskan Masinton lantaran dia menduga adanya upaya politisasi di dalam kasus yang menjerat sederet nama tokoh dan partai politik negeri ini.

"Penegakan hukum jangan sampai melebar ke mana-mana. Jangan sampai hukum jangan jadi alat politisasi. Jadi peradilan sosial dan opini," kata Masinton, Sabtu (18/3).

Masinton menerangkan, selama KPK tidak memiliki konstruksi hukum yang kokoh dalam mengungkap kasus e-ktp, kasus yang heboh dibicarakan publik beberapa waktu belakangan ini bakal rentan ditunggangi kepentingan politik. Terlebih, sambung Masinton, meski ada banyak nama yang disebut dalam surat dakwaan yang tebalnya 121 halaman itu, sejauh ini baru dua nama saja yang dijadikan terdakwa di persidangan, yakni Irman dan Sugiharto.

Masinton menekankan, KPK mestinya terlebih dulu memiliki bukti kuat sebelum menyebut sejumlah nama di dalam surat dakwaan. "Harusnya fokus dulu mencari aktor utama. Kasihan yang namanya disebut, tapi belum terbukti secara hukum. KPK mestinya bekerja dalam senyap, ketimbang mengumbar sana-sini dan menciptakan opini. Itu tentu melukai banyak pihak," katanya.

Masinton juga menyatakan, KPK tidak perlu khawatir pihaknya akan dilemahkan atau dikriminalisasi, selama lembaga anti rasuah tersebut bertindak cermat, adil, objektif, dan profesional. Dalam konteks penegakan hukum seperti itu, kata Masinton, dukungan publik terhadap KPK tidak akan surut. 'Sepanjang KPK bekerja demi keadilan dan pemberantasan korupsi, KPK maupun pimpinannya tidak usah khawatir akan dikriminalisasi," sambungnya.

Namun demikian, Masinton mengingatkan, andai KPK bekerja tidak berdasar empat prinsip di atas, reaksi publik akan sebaliknya. Alih-alih didukung publik, anggota Komisi III itu khawatir kasus e-ktp akan jadi lonceng kematian bagi KPK sendiri. "Andai tidak terbukti, kita khawatir kasus e-ktp hanya akan meruntuhkan marwah KPK sendiri. Itu yang kita khawatirkan," katanya.

Saat disinggung gresnews.com apakah pemberitaan saat ini mencederai harga diri PDI P—salah satu partai yang bersama Partai Demokrat dan Partai Golkar disebut-sebut KPK turut terlibat dalam kasus e-ktp—Masinton memberi jawaban singkat. "Silakan dibuktikan sendiri di persidangan," pungkasnya.

Senada dengan Masinton, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menyatakan, KPK mestinya fokus pada proses hukum, alih-alih menceburkan diri dalam pusaran arus politik. Hal demikian disampaikan Agus sebagai tanggapan atas pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo beberapa waktu lalu, yang menyebut bakal ada guncangan politik yang ditimbulkan kasus koruspi e-ktp lantaran melibatkan sejumlah nama besar di dalam kasus tersebut.

"Harus dikurangi nih komunikasi-komunikasi (pimpinan KPK-red) yang tidak diperlukan, yang kemudian menimbulkan keresahan politik," kata Agus, Sabtu (18/3).

Agus pun menegaskan, hal paling penting yang kini harus dilakukan KPK adalah fokus pada penegakkan hukum, salah satu bentuknya yakni mengumpulkan alat bukti sebagai bahan di persidangan.

Berkaca pada kasus-kasus korupsi yang sebelumnya terjadi, Agus mengingatkan, saat salah seorang tokoh ataupun atau partai politik tertentu dijerat KPK, tanpa mengeluarkan statement berbau politik pun KPK sudah dianggap sebagian pihak dipolitisasi. Lantaran itulah Agus menekankan pentingnya KPK berjalan di atas rel hukum.

Namun demikian, berbeda dengan Masinton, Agus cukup yakin bahwa apa yang didakwakan KPK benar adanya. Terlebih ada sejumlah pihak yang menyatakan diri telah mengembalikan uang korupsi tersebut sampai 250 miliar rupiah.

"Logikanya, ini kan kasus pengadaan barang dan jasa. Nanti pasti ada pihak swastanya. Karena ini menyangkut anggaran yang memerlukan otoritas DPR, ke depan pasti akan ada nama-nama lain yang muncul. Ini baru tahap awal. Bahkan sangat awal. Makanya pelakunya pun baru level dirjen. Dan itu pun sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung," papar Agus.

Agus menduga, KPK sengaja menyebut sederet nama sebagai sebuah strategi agar para saksi bicara di pengadilan. Keterangan para saksi itulah yang kemudian akan menjadi legitimasi hukum bagi KPK untuk menyeret nama-nama lainnya. "KPK terlalu berjudi kalau mencantumkan sesuatu tapi tidak punya alat bukti. Ada 100 orang lebih yang akan dipanggil sebagai saksi, dan pasti itu semua akan silih berkait satu sama lain," katanya.

Agus pun mengimbau publik agar sepenuhnya percaya bahwa KPK menegakkan hukum secara profesional. Namun demikian, Agus kembali mengingatkan agar kepercayaan publik itu dibarengi integeritas pimpinan KPK menjaga marwah lembaganya.

"KPK harus hati-hati mengeluarkan pernyataan politik yang membuat keresahan politik. Hal itu pastinya akan memunculkan dinamika di DPR, paling tidak dengan berupaya melindungi nama-nama yang disebut KPK itu," kata Agus.

Agus pun menyebut sinyalemen ke arah sana mulai terlihat. Misalnya, dengan sinyalemen DPR bakal mengeluarkan hak angket—yang secara politik diduga untuk melindungi beberapa nama yang disebut dalam di surat dakwaan—juga upaya mendorong revisi UU KPK. "Itu kan bagian dari upaya melemahkan KPK," katanya.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar