Memburu Dalang Korupsi di PT Pertamina Transkontinental

Kamis, 16 Maret 2017, 21:00:56 WIB - Hukum

Gedung PT Pertamina (Persero) (Edy Susanto/Gresnews.com)


KANTONGI BUKTI - Jaksa Agung Moh Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik telah mengantongi bukti-bukti dugaan korupsi pengadaan kapal AHTS di PTK. Bukti itu bukan hanya berasal dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tapi penyidik juga telah mengantongi dokumen lain yang mengarah pada tindak pidana.

Menurut Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri AA, pengadaan dua kapal AHTS senilai 28,4 juta dolar AS (masing-masing 14,2 juta dolar AS) diduga bermasalah. Pengadaan dilakukan oleh PT VMS (Vries Marine Shiypyard) di Guangzhou, Tiongkok.

Berdasarkan data yang dimiliki ICW juga ditemukan kejanggalan PT VMS ternyata yang baru berdiri baru beberapa bulan sebelum mendapatkan kontrak tersebut. Selain itu total dana yang dimiliki perusahaan tersebut hanya Rp1 miliar. Selanjutnya, kata Febri, PT PTK memberikan tambahan uang muka kepada PT VMS senilai 3,5 juta dolar AS tanpa mengikuti prosedur yang telah diatur dalam kontrak sehingga menyalahi perjanjian yang ada dalam kontrak pengadaan kapal.

Namun direksi PT PTK tetap menerima pengadaan satu kapal (trans celebes) meski Gear Box pada main engine tidak sesuai dengan spesifikasi gear box pada kontrak. "Spesifikasi gear box pada kontrak seharusnya merek Reintjes LAF 183P (buatan Eropa) sementara yang dipasang pada kapal tersebut adalah twin disc (buatan Amerika)," kata Febri.


Kejanggalan lainnya, direksi PT PTK tidak menagih denda keterlambatan penyerahan kapal 5 ribu dolar AS perkap per hari sesuai Pasal 8 ayat (4) Kontrak Pengadaan PT PTK dan PT VMS. Dalam kontrak itu kapal pertama harus diserahkan pada 25 Mei 2012 dan kapal kedua 25 Juni 2012. Namun kapan baru diserahkan pada 10 Agustus 2012 (Trans Andalas) dan 8 Oktober 2012 (Trans Celebes).

"Kami menghitung keterlambatan penyerahan dua kapal itu mencapai 175 hari, dengan demikian terdapat denda sebesar 875 ribu dolar AS yang tidak ditagih pada PT PTK pada PT VMS," katanya.

Denda keterlambatan itu, kata dia, dikompensasi pada penambahan peralatan kapal senilai Rp322 juta dan 2.200 dolar AS. Kompensasi denda tidak diatur dalam kontrak dan kontrak tidak diamendemen sesuai dengan masalah ini. "Dengan demikian direksi PT PTK dan PT VMS membuat aturan yang tidak diatur dalam kontrak sekaligus melanggar isi kontrak," katanya.

Kejanggalan lainnya PT PTK memundurkan tanggal amendemen kontrak, yakni tertanggal 3 Oktober 2012. "Tapi sebenarnya kontrak tersebut ditandatangani pada bulan November 2012," katanya.

Namun Ahmad Bambang membantah semua tudingan itu. "Engga ada itu, baca saja laporan resmi BPK, draf itu kan belum dikonfirmasikan ke kita belum kita counter dengan data, dan kalau mau baca saran saya yang final (hasil akhir auditnya)‎," jelas Ahmad Bambang.

Disinggung soal apakah benar dirinya menghapuskan denda keterlambatan kontrak, Ahmad Bambang kembali membantah hal tersebut. ‎"Itu masuk materi, biar pemeriksaan jalan dulu yah,‎" tegasnya.

Yang jelas, Bambang meminta para awak media dan publik dapat membaca hasil akhir audit BPK bukan draf BPK. "Baca lah hasil finalnya, kalau draf itu dia baru lihat dari data, dokumen terus ngambil kesimpulan, lihat lah finalnya," ujar Ahmad Bambang.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar