Suara Ombudsman dalam Kasus Ahok

Kamis, 16 Februari 2017, 21:00:55 WIB - Hukum

Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyapa pendukungnya saat mengunjungi Rumah Lembang di Jakarta, Rabu (15/2). Dalam kunjungannya ke Rumah Lembang Ahok bersama pasangannya Djarot Saiful Hidayat mengucapkan terima kasih atas dukungan para pendukungnya. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah masa cuti kampanye berakhir terus menjadi polemik. Ahok saat ini sudah menjadi terdakwa dalam kasus penistaan agama dan seharusnya diberhentikan sementara.

Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI mengundang Kementerian Dalam Negeri (Kemandagri) untuk meminta penjelasan dan memberi masukan dalam polemik ini. Apalagi, pihaknya juga mendapat laporan masyarakat terkait hal tersebut.

"Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ada kepastian sikap dari Mendagri soal ini. Ombudsman tentu akan juga mengawasi khusus tentang persoalan ini ya," kata Ketua Ombudsman, Amzulian Rifai di kantornya, Kamis (16/2).

Rifai menjelaskan, polemik ini muncul karena ada berbagai tafsiran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Salah satunya berkaitan dengan ancaman hukuman pidananya paling sedikit selama 5 tahun seperti yang tertera dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"(Sementara) kalau kita lihat, di dalam KUHP Pasal 156 a ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Perdebatan ini, walaupun bagi Ombudmsman sesungguhnya kalau kita lihat kualifikasi tindak pidananya, ada tindakan atau perbuatan yang berpotensi untuk memecah belah NKRI," ujar Rifai.

Rifai berpendapat jika hanya berkutat pada ancaman pidana terhadap yang bersangkutan tentu tidak akan menyelesaikan masalah. Menurut dia, ada aspek lain seperti kualifikasi pidana yang bisa memecah belah NKRI.

"Kenapa bagi yang pro nonaktif gak mengarah ke situ misalnya. Tapi sekali lagi ini suatu perdebatan yang pasti saya yakin bapak mendagri akan melihat, memperhatikan masukan-masukan aspek-aspek tidak hanya yuridis," tutur Rifai.

Oleh karena itu, ia berharap Mendagri segera memutuskan status terhadap Ahok agar polemik ini bisa segera berakhir. "Tentu ada ketegasan lah dari pemerintah terkait kasus itu. Kalau pemerintah firm dengan kebijakannya tentu kita anggap itu atas dasar yang jelas. Kita juga berharap itu juga diantisipasi jangan sampai mengganggu akibat hukum kalau seseorang berstatus terdakwa," tuturnya.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menyebutkan: "Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Dikaitkan dengan kasus Ahok, mantan Bupati Belitung Timur itu didakwa dengan Pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun penjara. Selain itu, Ahok juga didakwa dengan Pasal 156 a soal Penodaan Agama yang ancaman hukumannya paling lama 5 tahun penjara.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar