Sah, Fahri Hamzah Melenggang ke Senayan

Rabu, 14 Desember 2016, 21:00:00 WIB - Hukum

Hakim Ketua Made Sutrisna mengabulkan gugatan yang diajukan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Rabu (14/12).

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bisa bernafas lega. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan yang diajukan Fahri. Hakim Ketua Made Sutrisna menyatakan mengabulkan sebagian gugatan Fahri dan membuat PKS gigit jari.

'Mengadili mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Menyatakan menolak eksepsi tergugat,' kata Made Sutrisna saat membacakan amar putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jalan Ampera Raya, Rabu (14/12).

Ada pun poin amar putusannya adalah ;
1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan tergugat 1, tergugat II dan tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
3. Menyatakan tidak sah/batal demi hukum seluruh keputusan tergugat 1 terkait pemeriksaan dan persidangan;
4. Menyatakan tidak sah/batal demi hukum putusan tergugat II terkait pemberhentian penggugat dari semua jenjang keanggotaan partai;
5. Menyatakan tidak sah/batal demi hukum Surat Keputusan Tergugat III terkait pemberhentian penggugat sebagai anggota DPR dan PAW anggota DPR dari PKS;
6. Memerintahkan tergugat II mencabut putusan terkait pemberhentian penggugat dari semua jenjang keanggotaan partai;
7. Memerintahkan tergugat III mencabut Surat Keputusan terkait pemberhentian penggugat sebagai anggota DPR dan PAW anggota DPR dari PKS;
8. Menguatkan putusan provisi;
9. Menghukum tergugat I, II dan III membayar ganti rugi immateril sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh milliar rupiah);
10. Menyatakan penggugat sah sebagai anggota DPR periode 2014-2019;
11. Menghukum tergugat I, II dan III membayar ganti rugi secara bersama-sama.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Fahri Hamzah dengan gugatan melawan hukum sudah tepat. Pasalnya, menurut hakim, tindakan yang dilakukan oleh petinggi PKS merupakan tindakan melawan hukum. Dengan begitu, langkah Fahri mengajukan gugatan melawan hukum bukan sengketa partai dianggap hakim sudah benar.

Pertimbangan hukumnya lainnya, hakim menganggap posisi majelis tahkim yang memutuskan pemecatan terhadap Fahri Hamzah dinilai tidak sah. Karena majelis tahkim memutuskan pemecatan yang pada dasarnya majelis tahkim sendiri belum memiliki pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan alasan itu, hakim menyatakan kebijakan yang dikeluarkan oleh majelis tahkim tidak mengikat secara hukum.

Gugatan Nomor214/pdt.15/2016/PN.Jkt.Sel merupakan gugatan perdata terkait dengan pemecatan Fahri dari semua jenjang keanggotaan melalui SK Nomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 tanggal 1 April 2016. Fahri menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan Perdata karena menganggap surat pemecatannya tidak melalui prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik internal partai yang telah diatur melalui AD-ART Partai PKS.

Fahi menggugat beberapa petinggi PKS yang ikut andil dalam pemecatannya. Mereka adalah Presiden DPP PKS cq Sohibul Iman Presiden Partai PKS. Tergugat II, Muhammad Hidayat Nur Wahid, Surahman Hidayat , Sohibul Iman, Abdi Suamithi selaku ketua dan anggota majelis tahkim. Sedangkan tergugat III, Abdul Muis Saadih Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO).


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar