Beban KPK Selesaikan Ratusan Nama Tersangkut Korupsi

Selasa, 10 Januari 2017, 21:00:24 WIB - Hukum

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo usai memberikan keterangan pers terkait kinerja KPK selama tahun 2016, Senin (9/1). (Edy Susanto/Gresnews.com)


TERMASUK KASUS CENTURY DAN CAK IMIN - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan terus melakukan evaluasi terkait ratusan nama yang disebut majelis hakim terlibat korupsi. Jika memang KPK tidak sanggup menangani semua nama tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan untuk melimpahkan ke penegak hukum lain.

"Kita sudah melakukan evaluasi nanti apakah ke depan akan diproses KPK atau kita limpahankan ke aparat penegak hukum yang lain penanganannya nanti karena beban kerja di KPK sudah banyak dan perkara yang menyangkut Pasal 55 akan dikoordinasikan dengan kejaksaan dan kepolisian," terang Alex di kantornya, Senin (9/1).

Alex memang tidak menyebut secara rinci nama-nama yang dimaksud, tetapi ia membenarkan jika ada nama Muhaimin Iskandar yang juga disebut dalam putusan hakim. "Ya ya gitu loh," singkat Alex.

Selain nama Muhaimin, Alex memaparkan kasus lain yang juga banyak menyeret sejumlah nama-nama penting salah satunya pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bank Century yang merugikan negara sekitar Rp6 triliun. Dalam perkara ini KPK baru menjerat Deputi IV Bank Indonesia Budi Mulya.


"Misalnya dari kasus Century kan ada banyak tuh kita ingin dalami lagi apa sih masing-masing keterlibatan mereka turut serta itu apa, apakah layak dinaikkan," tutut mantan hakim ad hoc Tipikor ini.

Dalam surat dakwaan Jaksa, ada beberapa nama yang disebut turut bersama-sama dengan Budi Mulya melakukan korupsi. Mereka adalah mantan Wakil Presiden Boediono, Siti Fadjriah, Budi Rochadi, Miranda Gultom serta Muliaman Darmawan Hadad.

Nama Boediono bahkan disebut sebanyak 65 kali dalam dakwaan Jaksa, sedangkan Muliaman Darmawan Hadad saat ini malah menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Muliaman, bahkan sempat diundang KPK untuk diajak berdiskusi beberapa waktu lalu.

"Belum jadi masih perlu pendalaman apakah layak untuk dinaikkan kan belum tentu yang masuk pasal 55 itu menjadi tersangka dan terpidana dalam arti punya niat yang sama dengan pelaku yang sudah dihukum itu makanya perlu dilakukan pendalaman lagi," imbuhnya.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar