Pejabat Kemendagri dan Hutama Karya Tersangka Korupsi IPDN

Rabu, 02 Maret 2016, 19:30:32 WIB - Hukum

Kepala Pemberitaan dan Informasi Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Priharsa Nugraha dan Yuyuk Andrianti memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Rabu (2/3). Hal itu terkait penggeledahan di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tadi malam. Penggeledahan ini terkait dengan kasus pembangunan gedung IPDN.(Edy Susanto/Gresnews.com)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Teka-teki adanya penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terjawab sudah. Penggeledahan itu ternyata berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan dan pekerjaan konstruksi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat tahun anggaran 2011.

Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengakui melakukan penggeledahan berkaitan dengan kasus tersebut. Tidak hanya di Kementerian Dalam Negeri, penyidik juga menggeledah tiga lokasi lainnya secara paralel.

Pertama Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat. Kedua kantor Hutama Karya Divisi Gedung di Jalan Iskandarsyah, Blok M, Jakarta Selatan. Ketiga Kantor Bina Karya Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Keempat PT Arkitek di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Penggeledahan ini dilakukan pada 1 Maret 2016 kemarin dari pukul 10.00 WIB hingga 20.00 WIB. Dari empat lokasi disita sejumlah dokumen dan hardisk," kata Yuyuk di kantornya, Rabu (2/2).

Selanjutnya diketahui penggeledahan ini karena KPK telah menetapkan Dudie Jocom (DJ), selaku Pejabat Pembuat Komiten Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekjen Kementerian Dalam Negeri pada 2011. Dudie juga merupakan staf ahli bidang SDM mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.

Kemudian General Manager PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan (BRK) juga menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Penetapan ini, adalah kali kedua bagi Budi karena sebelumnya ia telah menjadi tersangka dalam kasus Pembangunan Diklat Pelayaran Sorong, Papua.

"Tersangka DJ selaku PPK dan BRK diduga melakukan perbuatan melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain. Dari perbuatan tersebut negara diduga mengalami kerugian Rp34 miliar dari total nilai proyek Rp125 miliar," kata Yuyuk.

Keduanya melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPIdana.

Dari informasi yang beredar, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama keduanya memang telah ditandatangani sejak lama, yaitu pada 16 Januari 2016 lalu. Selain itu, kasus ini juga merupakan pengembangan dari perkara Diklat Sorong yang menjerat Budi Rachmat Kurniawan.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar