JAKARTA, GRESNEWS.COM - Salah satu benalu dalam kehidupan berdemokrasi adalah perilaku korupsi aparat birokrasi. Karena itu penegakan hukum harus jalan. Jika tidak, maka jalan demokrasi akan menjadi salah kaprah.

Situasi itulah yang saat ini dihadapi Indonesia. Calon presiden dari PKB Mahfud MD mengatakan Indonesia adalah negeri kaya raya gemah ripah loh jinawi. Hampir semua sumber daya alam di dunia dapat ditemui di Indonesia. Namun, semua tidak bisa memberikan manfaat besar karena aparat birokrasinya korup.

"Maka titik berat saya adalah penegakan hukum dan keadilan," kata Mahfud kepada Gresnews.com di sela-sela peluncuran bukunya yang berjudul "Bersih dan Membersihkan" di Jakarta, Sabtu (5/2).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, nilai Mahfud, sudah membaik. Tetapi jika birokrasi rusak maka semua tak berguna. Pemerataan ekonomi tak terjadi karena dimanfaatkan untuk segelintir orang dan kelompoknya. Karena itu untuk keluar dari jebakan birokrasi korup maka penegakan hukum harus dijalankan.

Hal senada disampaikan pengamat politik dari LIPI Siti Zuhroh. Saat ini demokrasi yang sejatinya diartikan sebagai trias politika berubah menjadi trias koruptika. Karena itu penyakit korupsi harus segera dihentikan.

Karena itu yang perlu dilakukan adalah membangun sistem, sebab saat ini terjadi perselingkuhan politik dan birokrasi. "Ini harus diakhiri," tegas Siti.

Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menambahkan Indonesia saat ini menghadapi situasi yang paradoks. Sebab korupsi tidak hanya perseorangan tetapi telah membudaya. Jika dulu ada istilah gotong royong yang konotasinya kebaikan dan saling membantu, tetapi sekarang gotong royong bukan untuk kebaikan tetapi untuk melakukan kolusi dan korupsi.

"Kita sudah kehilangan nilai-nilai itu sebagai pijakan moral," kata Bambang.

BACA JUGA:
Tags