Beda Perlakuan KPK Atas Sanusi dan Ariesman Widjaja

Kamis, 05 Januari 2017, 19:00:00 WIB - Hukum

Terdakwa kasus suap pembahasan peraturan daerah tentang reklamasi di Pantai Utara Jakarta, M Sanusi, berjalan ke tempat duduknya seusai pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (29/12). Majelis hakim menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara, denda sebesar Rp 250 juta, dan subsider dua bulan kurungan. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya perlawanan terhadap putusan yang dijatukan majelis hakim tingkat pertama atas terdakwa Mohamad Sanusi dalam kasus suap pembahasan rancangan peraturan daerah terkait reklamasi teluk Jakarta. Mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta ini sebelumnya divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun dan denda Rp250 juta subsider 2 bulan kurungan.

Selain itu sejumlah aset milik Sanusi dirampas oleh negara dengan nilai sebesar Rp18,43 miliar. Hukuman ini diterima karena majelis menganggap Sanusi bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi berupa suap terkait Raperda Reklamasi di Teluk Jakarta dan juga pencucian uang.

Nah, banding yang dilakukan KPK ini salah satunya terkait soal aset. Jaksa berpendapat seharusnya aset milik Sanusi yang disita jauh lebih banyak, bukan hanya senilai Rp18,43 miliar. Dalam amar putusan, majelis memang memangkas permintaan Jaksa dari Rp45,28 miliar menjadi Rp18,43 miliar.

"KPK akan melakukan banding terhadap putusan dengan terdakwa Sanusi karena terdapat 3 aset dari 10 yang dimohonkan yang tidak diputuskan dirampas oleh Hakim. Estimasi nilai aset Rp20 miliar (yang tidak dirampas)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan di kantornya, Kamis (5/1).

Selain itu banding diajukan terkait dengan tidak dicabutnya hak politik Sanusi untuk memilih dan dipilih. Kemudian, hukuman Sanusi selama 7 tahun juga dianggap terlalu ringan. Dalam surat tuntutannya, Jaksa memang meminta agar Sanusi dihukum selama 10 tahun. "Selain itu banding juga akan diajukan terkait tidak dicabutnya hak politik terdakwa. (Hukuman 7 tahun) tetap akan diajukan banding sekaligus," terang Febri.

Apa yang dilakukan KPK terhadap Sanusi ini berbanding terbalik dengan sikap yang ditunjukkan kepada terpidana lain dalam kasus yang sama yaitu Ariesman Widjaja. KPK menerima vonis yang dijatuhkan hakim terhadap Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land ini yaitu 3 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Ariesman diketahui dituntut 4 tahun penjara.

"Terdakwa menyatakan terima putusan. JPU setelah mempelajari putusan berpendapat, menerima putusan, karena putusan hakim sudah lebih dari 2/3 tuntutan," kata Ketua Tim Jaksa KPK ALi Fikri saat dikonfirmas wartawan, 8 September 2016.

Perbedaan sikap yang dilakukan KPK ini cukup menarik. Sebab, jika dilihat dari jumlah hukuman, vonis 7 tahun juga sudah memenuhi unsur 2/3 dari tuntutan jaksa selama 10 tahun. Perbedaannya hanya masalah aset yang harus dirampas dan dikembalikan kepada negara.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar