Penetapan Tersangka Hendrik Handoko Tidak Sah

Rabu, 21 Desember 2016, 19:00:17 WIB - Hukum

Gedung TVRI (Edy Susanto/gresnews.com)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan seluruhnya gugatan praperadilan yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan program Siap Siar Lembaga Publik Penyiaran (LPP) TVRI tahun anggaran 2012 Hendrik Handoko (HH). HH ditetapkan tersangka pada September 2016 sebagai pengembangan kasus yang sama sebelumnya.

Dalam kasus sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima orang tersangka. Mereka adalah Mandra Naih selaku Direktur Utama PT. Viandra Production, Iwan Chermawan sebagai Direktur Utama PT. Media Arts Image, Yulkasmir sebagai pejabat pembuat komitmen, Irwan Hendarmin sebagai Direktur Program dan Bidang LPP TVRI Tahun 2012 serta terakhir mantan Direktur Keuangan Lembaga Publik Penyiaran (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI), Eddy Machmudi Efendi. Kelimanya telah berkekuatan hukum tetap.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Fadil Zumhana saat itu mengatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk penetapan tersangka. Penyidik menemukan alat bukti yang cukup untuk ditetapkannya seseorang sebagai tersangka yakni HH.

"Satu tersangka dari unsur swasta, ini kelanjutan kasus yang lama," kata Fadil di Kejaksaan Agung, Kamis (8/9) lalu.

Namun rupanya Hendrik tak terima dengan penetapan tersangka tersebut. Kepada gresnews.com Hendrik mengatakan pada 10 Agustus dirinya dipanggil untuk dimintai keterangan dalam rangka penyelidikan pengembangan kasus TVRI jilid II ini. Namun pada 8 September 2016 Kejaksaan Agung kemudian menjadikannya tersangka.

"Saya tidak tahu menjadi tersangka, saya tahunya dari teman saya, saya kaget juga," kata Hendrik pada gresnews.com, Rabu (21/12).

Lalu Hendrik mendatangi Gedung Bundar untuk meminta penjelasan dasar atas penetapan tersangka terhadap dirinya. Ia meminta penyidik menunjukkan dua alat bukti yang bisa menjadikannya tersangka. Namun penyidik tidak bisa menunjukkan.

"Penyidik hanya mengatakan sudah cukup bukti. Karena tak puas saya ajukan gugatan praperadilan," kata Hendrik.

Dalam gugatannya Hendrik didampingi tim kuasa hukumnya dari Budiman Siagian & Assosiate meminta hakim tunggal praperadilan Sapawi untuk menyatakan Sprindik No 104/Fd.1/08/2016 tanggal 30 Agustus 2016 menetapkan dirinya sebagai tersangka tidak sah dan tidak berdasar hukum sehingga penetapan tersangkanya tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Gayung bersambut. Setelah sidang gugatan sejak 11 November 2016 akhirnya PN Jaksel memutuskan mengabulkan seluruhnya gugatan yang diajukan Hendrik dengan nomor putusan 136/Pid.Prap//2016/PN.jkt.Sel.

Dari dokumen putusan dengan hakim tunggal Sapawi menyatakan mengabulkan pemohonan pra peradilan untuk seluruhnya. Menyatakan Sprindik No 104/Fd.1/08/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tidak sah dan tidak berdasar atas hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hakim Sapawi juga menyatakan penetapan tersangka terhadap Hendrik tidah sah dan tidak berdasar hukum. Juga Surat Panggilan tersangka No SPT-4915/F.2/Fd.1/11/2016 tanggal 8 November tidak sah.

"Artinya penetapan tersangka atas saya sudah tidak mengikat," kata Hendrik.

Sementara itu Kejaksaan Agung belum menanggapi putusan praperadilan PN Jaksel yang mengabulkan gugatan HH. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Moh Rum mengaku belum mendapat datanya soal kasus ini. "Nanti saya minta datanya dulu," kata Rum saat dikonfirmasi.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar