JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto mendadak mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun tak diketahui jelas maksud dari kunjungan perwira polisi bintang tiga  ini.

Dalam kunjungannya selama hampir dua jam, Ari juga mengaku hanya berbicara ringan dengan para pimpinan KPK dan untuk bersilahturahmi. Ia mengatakan kedatangannya hanya membahas tentang kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan KPK. "Sinergitas dalam penanganan korupsi. supaya ke depan kita lebih bersinergi apa harapan masyarakat bisa kita tangani secara baik," kata Ari Dono, di Gedung KPK, Senin (18/7).

Ari Dono juga menampik bahwa kedatangannya kali ini untuk membahas salah satu kasus tertentu. Ia lagi-lagi mengaku bahwa kehadirannya di lembaga antirasuah ini hanya silaturahmi sekaligus berlebaran dengan para pimpinan KPK.

"Tidak ada,  umum saja. Kita juga perlu ruangan karena akan ada pembangunan gedung bareskrim. Kemudian sekalian silaturahmi halal bihalal, yang lebih penting lagi, bagaimana kita membangun sinergitas untuk penegakan hukum," kata Ari kepada wartawan.

Bareskrim Polri memang diketahui sedang membangun gedung baru yang nilainya sekitar Rp300 miliar. Selama dalam proses pembangun itu, mereka berencana untuk meminjam salah satu ruangan di Gedung Ombudsman, RI untuk berkantor sementara.  Ruang bekas kantor Ombudsman di lantai 4 Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan itu saat ini  dipakai  oleh Divisi pencegahan KPK yang dipimpin oleh Deputinya, Pahala Nainggolan. Sejak KPK memiliki gedung baru  Divisi Pencegahan direncanakan akan bertempat di gedung baru KPK, sehingga ruangan di bekas kantor Ombudsman itu bisa dimanfaatkan Bareskrim untuk berkantor sementara.

Saat ditanya apakah dalam pertemuan itu  juga dibahas perihal bantuan mendatangkan sopir Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi bernama Royani yang mendadak menghilang saat akan diperiksa KPK, Ari Dono menampiknya. Sama halnya ketika ditanya tentang keempat anggota Polri ajudan Nurhadi, ia juga mengaku tidak membahas persoalan tersebut.

Meskipun begitu, ia mengaku siap  membantu KPK jika diminta terkait hal tersebut. "Kita tidak ada membahas  ke sana tadi. Cuma kita siap (jika diminta bantuan)" kata Ari Dono.

Ia  juga mengaku tidak membahas tentang penambahan penyidik Polri di KPK. Namun ia mengatakan bahwa penambahan tersebut memang cukup penting dan akan dilakukan secara bertahap.

Apalagi menurut Ari Dono, korupsi merupakan salah satu tindak pidana luar biasa, harus ada sinergi antara aparat penegak hukum seperti KPK, Polri dan juga Kejaksaan. Salah satu bentuk sinergi yang dilakukan terkait supervisi kasus korupsi.

Ari Dono mengaku siap untuk mengambil alih beberapa kasus korupsi jika KPK tidak sanggup menanganinya. Terlebih, saat ini KPK memang terlihat sering melakukan tangkap tangan, dan jumlah tim penyelidik, maupun penyidik KPK juga cukup terbatas.

"Kemudian bagaimana kita bisa membagi kasus itu, bisa ditangani juga oleh penyidik di bareskrim, mungkin juga oleh kejaksaan. Sehingga apa yang menjadi beban atau yang menjadi harapan masyarakat bisa ditangani bersama," pungkasnya.

Hanya saja kehadiran Kabareskrim ke KPK tetap saja menyisakan misteri. Sebab terasa janggal kehadiran mendadak Kabareskrim ke KPK, jika memang tidak ada persoalan penting. Apalagi setelah kehadirannya, tiga orang penyidik Bareskrim yang datang bersamanya justru keluar di waktu yang berbeda. Sehingga muncul rumor, bahwa penyidik Bareskrim mendatangi KPK terkait pemeriksaan perkara tertentu terhadap tersangka yang ditangani KPK.

Belakangan hal itu juga dibenarkan Ketua KPK Agus Rahardjo. Menurut Agus meski tidak mengetahui  secara rinci, menurutnya  ketiga penyidik itu datang  untuk memeriksa kasus gratifikasi terkait Bupati Subang, Ojang Sohandi.

"Dia mungkin memeriksa. Kalau saya menduga, karena detailnya perlu saya liat, mungkin terkait dengan Bupati Subang (Ojang Sohandi)," kata Agus di kantornya, seusai berbincang dengan para wartawan, Senin (18/7).



SELEKSI 83 PENYIDIK - Sebelumnya KPK menyampaikan memang tengah kekurangan penyidik untuk menangani perkara korupsi. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan proses seleksi terhadap 83 orang penyidik Polri untuk mengisi kekosongan tersebut.

"Sejauh ini ada 83 calon penyidik Polri yang sudah mengikuti seleksi untuk mengisi 45 posisi penyidik KPK," ujar Basaria di dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).

Basaria menambahkan, lembaga antikorupsi itu akan mempercepat proses perekrutan mengingat posisi 45 penyidik sebelumnya sedang mengikuti Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim). "Ini dibutuhkan percepatan untuk perekrutan penyidik karena beberapa di antara penyidik KPK sedang melakukan pelatihan di Sespim," tutur Basaria.

Jenderal polisi bintang dua  ini mengemukakan, maksud kerja sama dengan Polri ini untuk meningkatkan kinerja KPK di lapangan dalam upaya pemberantasan korupsi. Apalagi, kasus korupsi saat ini sudah cukup masif dan terjadi tidak hanya di kota besar, tetapi di beberapa daerah di Indonesia.

"KPK inginkan ada tambahan untuk kerja sama dengan polisi, pas kita turun ke provinsi hampir semuanya mengeluh," kata Basaria.

BACA JUGA:
Tags