Bau Anyir Sosialisasi DPR Revisi UU KPK ke Kampus

Sabtu, 18 Maret 2017, 19:00:23 WIB - Hukum

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (tengah) menerima lentera yang diserahkan oleh Wakil Ketua Forum Rektor Asep Saefuddin (kedua kanan) sebagai simbol dukungan kepada KPK usai pertemuan di Gedung KPK Jakarta, Jumat (17/3). Forum Rektor dan Guru Besar Antikorupsi memberikan dukungan kepada KPK guna menuntaskan kasus korupsi e-KTP serta menolak revisi UU KPK. (ANTARA)


MENCURIGAKAN - DPR diketahui beberapa kali melakukan kunjungan dalam rangka sosialisasi revisi UU KPK ke berbagai universitas. Dan hal ini pun mendapat kecaman dari FRI dan para Guru Besar yang menganggap upaya tersebut tidak perlu dilakukan.

Menurut Asep, DPR seharusnya melakukan konsultasi ke universitas agar mendapat masukan atau saran dari para akademisi. 'Karena sosialisasi beda dengan konsultasi, kalau sosialisasi revisi udah hampir selesai, kalau konsultasi bisa saja kami kasih masukan,' pungkasnya.

'Kami menolak sosialisasi revisi UU KPK yang sudah masuk ke kampus-kampus,' imbuhnya. Asep melanjutkan jika FRI dan para Guru Besar juga akan mengunjungi DPR dan Pemerintah untuk kembali menyatakan sikap penolakan ini.

Anggota forum lainnya Sulistyowati menyebut jika para anggota dewan membangun kesadaran palsu kepada masyarakat termasuk akademisi mengenai revisi UU KPK. Menurutnya, revisi tersebut sama sekali bukan bermaksud memperkuat, tetapi justru melemahkan.


'Mereka bangun kesadaran palsu, KPK direvisi untuk membesarkannya. secara akademis untuk langgengkan kekuasaan. hukum digunakan untuk definisi kekuasaan,' tutur Sulis.

Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyambut baik dukungan yang diberikan oleh forum rektor. Syarif sendiri menyatakan dengan tegas jika pihaknya menolak revisi UU KPK. Dan terkait kasus e-KTP, Syarif pun mengaku akan berusaha semaksimal mungkin dalam menangani perkara yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun ini.

'Sikap KPK seluruh pimpinan dan pegawai menolak revisi UU KPK dan dari tahun lalu saat kami mulai dilantik kami sudah kirimkan surat, dan sikap pemerintah dan presiden sama. Kami kaget di parlemen ada pergerakan revisi UU KPK,' ujar Syarif.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar