Kekalahan Beruntun Pemda DKI pada Gugatan Reklamasi

Jum'at, 17 Maret 2017, 19:00:34 WIB - Hukum

Proyek rekalamsi di utara Jakarta. (Edy Susanto/Gresnews.com)


KEYAKINAN PENGGUGAT - Terkait putusan itu, kuasa hukum penggugat Tigor Gemdita Hutapea mengaku telah meyakini bahwa gugatan nelayan tradisional, KNTI dan Walhi ke PTUN akan dimenangkan. Tindakan Pemprov DKI memberikan izin pelaksanaan kepada pengembang reklamasi tidak berdasarkan pada perlindungan terhadap lingkungan.

Dia mengatakan, ada aturan yang dilanggar Pemda DKI saat memberikan izin reklamasi kepada PT Pembangunan Jaya Ancol. Pemberian izin itu tidak didasari pada Perda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dengan alasan itu, maka tindakan Pemrov DKI Jakarta telah menyalahi aturan hukum sesuai dengan UU Nomor 27 tahun 2007 yang telah diubah menjadi UU Nomor 1 tahun 2014. Bukan hanya soal tidak adanya izin zonasi yang disahkan dengan Perda. Menurut Marthin ada pelanggaran lain yang bertentangan dengan aturan pelaksanaan reklamasi pada umumnya.

"Tidak ada izin lokasi, tidak ada izin lokasi pengambilan material. Bahkan tidak ada rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk pelaksanaan reklamasi, tidak ada pengumuman permohonan izin lingkungan, tidak ada Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mendasari terbitnya Objek Sengketa," ungkapnya.


Terkait dalil-dalil yang disampaikan dalam persidangan itu, keyakinan hakim akan berpihak pada kepentingan nelayan dan masyarakat. Reklamasi sendiri, imbuh Marthin, hanya akan menguntungkan masyarakat ekonomi kelas atas dan para pengembangnya. Sementara itu, pihak nelayan yang menggantungkan mata pencahariannya pada laut pesisir Jakarta akan terkena imbasnya.

"Dari hal ini para penggugat yakin bahwa putusan akan berpihak kepada nelayan. Selain itu reklamasi sendiri telah dihentikan oleh pemerintah pusat, hal ini menunjukkan ada kesalahan dalam proses reklamasi," pungkas Tigor. Dia menambahkan, pihaknya berharap agar Komisi Yudisial (KY) juga bisa memantau persidangan pada tingkat banding di PTTUN.

Sementara itu, kuasa hukum PT Pembangunan Jaya Ancol yang merupakan pihak tergugat intervensi, Akbar Surya menanggapi dingin putusan yang memenangkan nelayan tradisional tersebut. Menurut dia, pihaknya menghormati apa yang telah diputuskan majelis hakim.

"Kita menghormati putusan hakim. Kami akan melakukan upaya hukum sesuai aturannya," kata Akbar saat diminta tanggapannya oleh wartawan usai persidangan.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar