Putusan Keras Majelis Kehormatan MK untuk Patrialis Akbar

Jum'at, 17 Februari 2017, 19:00:34 WIB - Hukum

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar, digiring ke Mobil Tahaanan usai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/1). (Edy Susanto/Gresnews.com)


JAKARTA, GRESNEWS.COM — Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akhirnya menyatakan Patrialis Akbar diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai hakim konstitusi. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan yang dilakukan sejak awal Februari lalu, MKMK menilai Patrialis terbukti telah membocorkan draft putusan perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 (perkara impor sapi) kepada pihak lain. Hal tersebut dinilai sebagai pelanggaran berat bagi hakim konstitusi.

'Itu adalah dokumen rahasia MK yang dilarang diungkapkan atau disampaikan kepada pihak lain,' kata anggota MKMK As’ad Said Ali, Kamis (16/2/).

As’ad menerangkan, setidaknya ada dua hal yang membuat Patrialis dinyatakan telah melakukan pelanggaran berat. Pertama, mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut bertemu dengan Basuki Hariman. Kedua, Patrialis membiarkan rekannya, Kamaludin, memotret draft putusan perkara impor sapi. Belakangan, Kamaludin diketahui memiliki peran sebagai perantara antara Patrialis Akbar dan Basuki Hariman.

'MK berpendapat hakim terduga melakukan pelanggaran prinsip independensi dan penerapannya yang menyatakan hakim konstitusi harus menjalankan fungsi yudisialnya secara independen, menolak dari iming-iming, tekanan atau campur tangan baik langsung atau tidak langsung dengan alasan apa pun,' papar As'ad.



Sebelumnya, saat diperiksa KPK pada Jumat (27/1) lalu, Basuki sendiri mengakui bahwa dirinya melakukan pertemuan dengan Patrialis pada bulan Juli dan Agustus 2015. 'Saya juga sampaikan keluhan-keluhan soal peternak yang pada collapse karena banyak daging India yang masuk,' kata Basuki.

Uji materil UU Peternakan dan Kesehatan itu dimohonkan oleh Teguh Boediyana, Mengku Sitepu, dll. Para pemohon merasa hak konstitusionalnya terlanggar jika pemerintah mengizinkan impor sapi berdasar zona, karena membolehkan impor dari India. Pemohon menghendaki agar impor sapi dilakukan berdasar negara (country based). Jika kebijakan country based diterapkan, maka India tidak bisa melakukan impor sapi. Negara yang bisa melakukan impor itu ke Indonesia salah satunya adalah Australia.

'Saya juga import daging dari negara Australia yang lebih mahal. Ini (impor sapi dari India—red) mengganggu bisnis saya,' sambung Basuki (27/1).

Selain soal pertemuan itu, Patrialis juga terbukti melakukan pelanggaran saat menerima kedatangan Kamaludin di ruang kerjanya di MK pada Kamis (19/1) lalu—satu hari setelah draft putusan perkara 129/PUU-XIII/2015 disepakati Sembilan hakim MK. Dalam pertemuan itu, Kamaludin mengakui bahwa dirinya meminta izin kepada Patrialis Akbar untuk memfoto draft putusan tersebut.

'Hakim terduga mengizinkan untuk memfoto draf tersebut. Kemudian, saksi (Kamaludin—red) memfoto dua kali dengan menggunakan smartphone pada bagian pertimbangan hukum dan amar putusan. Setelah itu, saksi memberikan foto tersebut kepada Basuki Hariman,' kata As'ad.

Atas hal-hal itulah Patrialis mendapat hukuman yang setimpal. 'Memutuskan hakim terduga Patrialis Akbar terbukti melakukan pelanggaran berat. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak hormat terhadap hakim terduga sebagai hakim konstitusi,' kata ketua MKMK Sukma Violetta, Kamis (16/2).

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar