Mantan Bos Hutama Karya Ini Cetak "Hattrick" di KPK

Rabu, 15 Maret 2017, 19:00:15 WIB - Hukum

Ketua KPK Agus Rahardjo memberi keterangan kepada wartawan seusai melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di gedung KPK, Jakarta, Senin (13/3). Menhub mendatangi KPK untuk berkoordinasi dan meminta pendampingan mengenai sejumlah proyek di Kemenhub seperti pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT). (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Mantan Bos PT Hutama Karya Budi Rachmat Kurniawan kenyang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tercatat ia telah tiga kali menjadi pesakitan dengan ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai salah satu petinggi di perusahaan konstruksi plat merah tersebut.

Pertama, berkaitan dengan pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong tahap III di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Kementerian Perhubungan. Dalam perkara ini Budi telah divonis bersalah oleh pengadilan tingkat pertama dengan hukuman penjara selama 3 tahun, denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan.

Selain itu, ia juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp30 juta. Jumlah ini sangat jauh dengan permintaan Jaksa KPK yang pada surat tuntutannya meminta Budi untuk mengganti kerugian negara sebesar Rp576, 5 juta.

Kemudian Budi juga menjadi tersangka dalam korupsi pembangunan Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Kementerian Dalam Negeri di tahun anggaran 2011. Bersama dengan Duddy Jacom selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset pada Setjen Kemendagri, keduanya dianggap melakukan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp34 miliar.

Dan kali ini, Budi juga bersama Jacom kembali menjadi tersangka pada kasus korupsi yang sama, namun, lokasi (locus delicti) terjadinya tindak pidana berbeda. Jika sebelumnya pembangunan di daerah Agam, sekarang status tersangka Budi dan Rudi masih terkait pembangunan Kampus IPDN di Rokan Hilir, Riau.

Tidak hanya dua orang itu saja, KPK juga menetapkan Bambang Mustaqim selaku Senior Manager PT Hutama Karya. 'Dalam pengembangan penyidikan korupsi pengadaan pembangunan gedung kampus IPDN tahap II di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, pada Kemendagri tahun anggaran 2011,' kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Kantornya, Selasa (14/3) malam.

Dalam perkara ini, ketiga tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri/orang lain maupun korporasi. Akibat dari perbuatan tersebut, negara dirugikan sekitar Rp91,62 miliar. Tersangka disangkakan pasal 2 ayat 1 atau 3 uu 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah UU 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar