Terseretnya Nama Dirjen Pajak dalam Suap Bos PT EKP

Selasa, 14 Februari 2017, 19:00:48 WIB - Hukum

Terdakwa Kasus dugaan suap penghapusan pajak Direktur Utama PT EK Prima Ekspor Indonesia, Ramapanicker Rajamohanan Nair, meninggalkan ruangan seusai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (13/2).(ANTARA)


JAKARTA, GRESNEWS.COM - Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi disebutkan memiliki peran meloloskan pembebasan tagihan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP) senilai Rp78 miliar, yang belakangan diduga ada suap. Peran Ken itu diungkapkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK terhadap Direktur Utama PT EKP, Ramapancker Rajamohana Nair dalam kasus suap pejabat Dirjen pajak

Dalam surat dakwaan Rajamohana yang dibacakan, Senin (13/2), kasus suap terhadap pejabat Dirjen Pajak itu bermula, saat PT EKP mempunyai beberapa masalah pajak. Salah satunya terkait restitusi pajak periode Januari 2012-Desember 2014 sebesar Rp3,5 miliar. PT EKP lantas mengajukan keberatan pada 26 Agustus 2015 ke KPP Penanaman Modal Asing (PMA) VI di DKI Jakarta.

Namun, permohonan itu ditolak, dengan alasan PT EKP ternyata memiliki tunggakan pajak, sebagaimana tercantum dalam surat tagihan pajak dan pertambahan nilai (STP PPN) tanggal 6 September 2016. Nilai tunggakan tersebut sebesar Rp52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014 dan Rp26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015, sehingga totalnya menjadi Rp78,7 miliar.

Lalu atas instruksi Kepala KPP PMA Enam Jhonny Sirait, instansi tersebut juga mengeluarkan surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas PT EKP. Alasannya, PT EKP diduga tidak menggunakan PKP sesuai ketentuan, sehingga ada indikasi restitusi yang diajukan tidak sebagaimana semestinya.



Selaku bos PT EKP, Rajamohanan kemudian meminta bantuan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus yakni Muhammad Haniv untuk membatalkan tunggakan STP PPN tersebut. Haniv kemudian menyarankan agar PT EKP membuat surat pengaktifan PKP ke KPP PMA Enam.

Pada 22 September 2016, Haniv bertemu dengan temannya, Handang Soekarno yang merupakan penyidik pajak. Ia menyampaikan keinginan Arif Budi Sulistyo yang merupakan penghubung yang juga kenal dengan Rajamohanan agar dipertemukan dengan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi terkait permasalahan PT EKP.

"Keesokan harinya tanggal 23 September 2016, Handang Soekarno mempertemukan Arif dengan Ken di Lantai 5 Gedung Ditjen Pajak," ujar Jaksa KPK Ali Fikri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/2).

Jaksa memang tidak merinci isi pertemuan tersebut. Tetapi setelah pertemuan itu Haniv memerintahkan Kepala KPP PMA Enam Johnny Sirait agar membatalkan surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT EKP. Perintah tersebut disebutnya merupakan arahan dari Ken Dwijugiasteadi.

"Pada tanggal 4 Oktober 2016, atas arahan Ken Dwijugiasteadi, Muhammad Haniv memerintahkan Jhonny Sirait agar membatalkan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP PT EKP.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar