PP Pencucian Uang Versus Kode Etik Advokat

Jum'at, 07 Agustus 2015, 18:00:00 WIB - Hukum

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf memberikan pengarahan dalam pembukaan Diseminasi Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Kantor PPATK, Jakarta, Kamis (6/8). Diskusi itu membahas penerapan PP yang didalam ketentuannya para advokat, akuntan dan perencana keuangan dilindungi dari hukum bila melapor ke PPATK tentang harta kekayaan yang tidak wajar dari kliennya. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM – Wakil Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Tranksaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso punya informasi menarik. Menurut dia, dari data yang dimiliki PPATK, dari enam profesi bidang hukum dan keuangan yaitu advokat, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akuntan, akuntan publik dan financial planner, yang paling banyak melakukan transaksi mencurigakan adalah advokat. Di urutan kedua adalah notaris.

Karena itu, kata Agus, dua profesi ini termasuk paling rentan terkena jerat pasal pencucian uang. Agus memang tak menyebutkan seberapa banyak advokat atau notaris yang terdeteksi PPATK melakukan transaksi mencurigakan hingga dinilai rentan tersangkut pencucian uang. Namun, dia menegaskan, advokat sebaiknya juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menangani kliennya.

Advokat memang menjadi salah satu pihak yang wajib melaporkan tindak pidana pencucian uang seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP TPPU). Pasal 3 PP tersebut menyebutkan salah satu yang wajib menjadi pelapornya adalah advokat.

Terbitnya beleid ini memang kemudian mengundang reaksi keras dari kalangan advokat. Sebab, PP tersebut dianggap bertabrakan dengan kode etik advokat yang harus menjaga rahasia kliennya.

Dalam konteks inilah, kata Agus, bagi advokat juga berlaku asas "know your customer" sebagaimana yang berlaku bagi bank dan lembaga keuangan lainnya. Dengan terbitnya PP tersebut, kata Agus, ada dua yang harus dilakukan para advokat.

Pertama, yaitu mereka harus mengenali "nasabah" alias klien yang menggunakan jasa mereka. Mengenali klien ini maksudnya memverifikasi dan mengidentifikasi serta melihat transaksi klien mereka.

Kedua, mereka harus melaporkan apabila ada transaksi mencurigakan. "Tapi bentuknya seperti apa masih harus kita bicarakan karena PPATK juga menyadari bahwa profesi notaris dan akuntan publik punya UU sendiri yang di dalamnya ada kerahasiaan jabatan. Jadi kita akan mulai diskusi untuk membangun sistem pelaporan," ujar Agus saat dihubungi gresnews.com, Jumat (7/8).

Dia menambahkan, PP itu diterbitkan berdasarkan riset PPATK yang menemukan profesi tertentu rentan disalahgunakan tindak pidana pencucian uang. Profesi terbanyak yang terlapor adalah advokat diikuti peringkat selanjutnya profesi notaris.

Kalau profesi tertentu yang disebutkan dalam PP tidak melapor dugaan TPPU, maka bisa bisa kenal Pasal 4 dan Pasal 5 PP 43/205 sebagai penerima pasif hasil kejahatan. "Kalau advokat menjadi pelapor maka tidak akan terkena Pasal 4 dan Pasal 5 PP tersebut. Dengan menjadi pelapor, profesi yang bersangkutan akan terlindungi dari oknum yang berbuat jahat terhadap profesi tersebut," ujarnya.


Baca selanjutnya: 1 2 3 4

Komentar