JAKARTA, GRESNEWS.COM - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri akhir-akhir terlihat trengginas menggarap kasus-kasus korupsi yang melibatkan korporasi besar. Sebut saja kasus penjualan kondensat bagian negara milik SKK Migas oleh PT Trans Pasific Pentrochemical Indonesia (TPPI), dugaan korupsi pengadaan mobile crane di PT Pelabuhan Indonesia II dan terakhir korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Foundation. Namun aksi trengginas Bareskrim tak membuat karir Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Budi Waseso mulus.

Isu pencopotan dirinya dari Kabareskrim mendadak menyeruak. Langkah lelaki yang tenar disapa Buwas itu disebut-sebut akan diputus di tengah jalan. Alasannya aksinya itu dituding mengganggu stabilitas ekonomi, karena menimbulkan kegaduhan.

Meskipun kabar pencopotan Buwas dari Kabareskrim santer terdengar, namun Mabes Polri masih membantah. Buwas juga mengaku tidak tahu menahu soal rencana pencopotannya sebagai Kabareskrim.

"Saya belum tahu, rencana pencopotan terhadap diri saya," kata Buwas di Mabes Polri, Rabu (2/9).

Mantan Kapolda Gorontalo ini juga membantah rumor yang menyebut dirinya telah dipanggil ke istana untuk membicarakan pencopotan tersebut tadi malam. Menurutnya tak ada pertemuan tersebut, ia juga mengaku tengah melakukan gelar perkara terkait kasus yang ditangani Bareskrim.

Sebagai prajurit, ia mengaku,  tak masalah jika benar dicopot. Dia menegaskan bahwa apa yang dilakukannya selama ini hanyalah upaya penegakan hukum.

"Seandainya saya diganti, tidak ada masalah. Kan saya sampaikan, tugas ini kan amanah, dan saya akan bertanggung jawab atas amanah sebaik mungkin. Dikala tugas ini dianggap cukup, ya sudah. Yang jelas saya melaksanakan tugas secara baik, secara benar. Saya tidak sekali-kali menciderai kewenangan yang diberikan negara pada saya," tegas Buwas.

Ia menegaskan, dalam bertugas dia selalu melapor ke Kapolri. "Selama ini kan saya nggak pernah diintervensi, kewajiban saya melaporkan hasil penyelidikan kepada Kapolri, itu kewajiban saya kepada atasan ya," tegasnya.

TERKAIT KASUS MOBILE CRANE - Kabar pencopotan Buwas disebut-sebut buah upaya Bareskrim Polri mengusut kasus pengadaan mobile crane di PT Pelindo II. Sebelumnya Bareskrim sempat melakukan penggeledahan di Kantor Pelindo II khususnya ruangan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino. Saat itu Lino sempat marah besar dan mengadukan hal itu ke sejumlah menteri. Bahkan Lino mengancam akan mundur.

Menteri BUMN Rini Soemarno juga langsung membela anak buahnya itu. Rini menyatakan, tidak ada pelanggaran dalam pembelian mobil crane yang sedang diusut Bareskrim Polri‎. Sebab, proses pembelian itu telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun Bareskrim tetap menyatakan ada dugaan pidana dalam pengadaan mobil crane tersebut. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Victor Edison Simanjuntak menegaskan pihaknya memiliki bukti dugaan penyalahgunaan wewenang serta kemahalan harga dalam pembelian 10 unit mobil crane tersebut.

Seharusnya pengadaan dilakukan oleh masing-masing pelabuhan. Yakni pelabuhan di Bengkulu, Jambi, Palembang, Teluk Bayur, Cirebon, Banten, Panjang dan Pontianak. "Mestinya mereka (pihak pelabuhan daerah) yang mengajukan," kata Victor di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (31/8).

Namun ternyata, lanjut Victor, fakta dan alat bukti yang didapat dari hasil penyidikan di peroleh bila pengadaan crane tersebut diadakan sendiri dari pusat yakni Pelindo II. Bahkan pengadaan itu bukan ditandatangani General Manager (GM) masing-masing pelabuhan melainkan hanya ditandatangani seorang manajer teknik.

"Jadi sebenarnya dari sisi itu pun sudah salah. Kemudian spek yang ada sekarang ini yang dibeli tahun 2013, itu kalau kita beli sekarang dengan harga dollar yang sekarang pun itu masih terlalu mahal," ujar Victor.

SEPAK TERJANG BUWAS - Sepak terjang Buwas sejak diangkat sebagai Kabareskrim menggantikan Komjen Suhardi Alius tak hanya mengusut kasus korupsi yang melibatkan sejumlah korporasi besar. Seperti kasus penjualan kondensat bagian negara oleh TPPI dan terakhir pengadaan mobile crane oleh Pelindo II.

Namun tak sedikit kasus yang ditangani Buwas memunculkan kontroversial. Di antaranya, upaya menangkap Pimpinan KPK non aktif Bambang Widjojanto yang kemudian membuat panas hubungan Polri dan KPK. Belum lagi penyidikan kasus pemalsuan dokumen yang menyeret Ketua KPK non aktif Abraham Samad.

Ditambah dengan penetapan tersangka dua komisioner Komisi Yudisial Erman Suparman dan Taufiqurrahman Syahuri. Keduanya jadi tersangka atas sangkaan pencemaran nama baik yang dilaporkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi. Juga kasus dugaan penyelewengan proyek elektronik payment gateway oleh Denny Indrayana

 Beredar sejumlah nama yang disebut-sebut bakal mengganti Buwas. Diantaranya muncul nama Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Kanavian, kemudian Kepala Lembaga Pendidikan Polisi (Kalemdikpol) yang juga mantan ajudan Wakil Presiden Jusuf Kalla Komjen Sjafrudin, Kabaharkam Brigjen Putut Bayu Seno dan terakhir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Saud Usman.

Namun Indonesia Police Watch (IPW) melihat isu pencopotan Buwas sebagai manuver murahan yang dilakukan segelintir orang yang khawatir dengan langkah Buwas. Menurut Ketua Presidium IPW Neta S Pane, langkah Bareskrim yang cukup trengginas mengungkap kasus-kasus besar korupsi membuat banyak orang tak senang. "Itu hanya manuver murahan," kata Neta.

BACA JUGA: