JAKARTA, GRESNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama membuktikan ancamannya untuk melaporkan dugaan penggelembuangan dana di APBD 2014. Pria yang akrab disapa Ahok ini, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan dugaan korupsi tersebut.

"Mau melaporkan temuan kami mengenai (penggelembungan) APBD DKI (Jakarta)," kata Ahok saat ditanya wartawan tentang maksud kedatangannya, Jumat (27/2).

Ahok mengaku juga membawa sejumlah bukti yang sebagian dokumen itu dipaparkan kepada para wartawan. Bukti yang berupa beberapa dokumen itu digunakan untuk memperkuat laporannya di lembaga antirasuah ini.

Salah satu bukti itu, adalah tanda tangan dari para anggota DPRD yang tertera dalam dokumen yang diduga terdapat penyimpangan. "Ini bukti yang kita bawa bukti yang ditandantangani DPRD semua," tuturnya.

Salah satu yang temuannya yang dianggap menyimpang, yaitu terkait Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Namun sayang, Ahok tidak menjelaskan bagaimana KUA PPAS itu bisa dijadikan barang bukti.

Ahok berharap, KPK akan menindaklanjuti laporannya ini agar APBD DKI Jakarta tidak dimanfaatkan oknum-oknum tertentu. "Biar KPK saja yang melakukan penyidikan semua bukti-bukti ini," tandasnya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) KPK Johan Budi Sapto Pribowo menyambut baik jika Ahok memang berniat melaporkan hal itu. "Silahkan pak Ahok kalau mau melapor ke KPK," Johan Budi kepada wartawan, Jumat (27/2).

Mantan Deputi Pencegahan ini berjanji akan menindaklanjuti jika Ahok melaporkan kasus tersebut. Apalagi jumlah dana yang diduga siluman itu terbilang fantastis mencapai belasan miliar rupiah.

Meskipun begitu, Johan mengatakan harus menelaah kasus itu terlebih dahulu. "Kami siap menindaklanjuti dengan tentu saja melakukan telaah terlebih dahulu ada unsur pidana korupsinya apa tidak," terangnya.

Dana siluman yang dimaksud Ahok sebesar Rp12,1 triliun. Dana itu sebagian besar digunakan untuk sejumlah pengadaan barang di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Mayoritas terkait pengadaan UPS (Uninterrupted Power Supply) yang jumlahnya mencapai ratusan miliar.

Alat tersebut, berencana akan diadakan di setiap sekolah dan kantor kelurahan/kecamatan se-Jakarta Barat yang mencapai miliaran rupiah. "Yang pasti untuk UPS ada Rp330 miliar. Hanya sekolah. Makanya dia tender, dia pinter menang Rp5 miliar. Lebih murah dari Rp6 miliar," ujar Ahok sebelumnya.

BACA JUGA: