MA Rubah Delik Korupsi, Kejagung Pantang Mundur Seret Koruptor

Jum'at, 03 Maret 2017, 17:00:35 WIB - Hukum

Jaksa Agung M Prasetyo mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2). Raker itu untuk memberikan masukan terkait RUU KUHP tindak pidana khusus, evaluasi kinerja kejaksaan agung 2016 dan evaluasi kinerja satgas anti korupsi yang dibentuk oleh Kejaksaan. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mengubah delik korupsi dari formil ke delik materiil akan menyulitkan penegak hukum khususnya kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menjadi celah koruptor lolos dari jeratan hukum.

Jaksa Agung Moh Prasetyo meminta jajaran jaksa pidana khusus menghormati dan menyesuaikan dengan putusan tersebut. Namun Prasetyo menegaskan, audit kerugian negara tidak mutlak harus menunggu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menetapkan tersangka.

"Kalau kita (jaksa) sendiri sudah meyakini, sudah menemukan bukti-bukti yang konkrit, ya tidak perlu (menunggu audit BPK dan BPKP)," kata Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jumat (3/3).

Karenanya, jaksa penuntut harus bisa meyakinkan mejelis hakim terkait kerugian negara dalam satu perkara korupsi saat persidangan. Namun, Prasetyo menyatakan, apa yang menjadi putusan MK soal perubahan delik korupsi tersebut tetap harus dihormati.

Diakui Prasetyo, akibat putusan MK bakal memunculkan sejumlah gugatan praperadilan atas penetapan tersangka. Prasetyo meminta jajaran jaksanya untuk siap menghadapi. Termasuk gugatan praperadilan penetapan Dahlan Iskan dalam kasus korupsi pengadaan mobil listrik yang menjadikan putusan MK sebagai dalil.

"Ya kita hadapi, selama ini kita lakukan sudah terukur berdasarkan fakta dan bukti yang ada," kata Prasetyo.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar