Kasus Suap Pajak Saksi Ungkap Peran KaKanwil DJP Khusus Jakarta

Selasa, 28 Februari 2017, 17:00:00 WIB - Hukum

Direktur Utama PT EK Ekspor Prima Indonesia Rajamohanan Nair mengenakan rompi tahanan KPK menuju mobil tahanan,Selasa (22/11).(Edy Susanto/Gresnews.com)

JAKARTA, GRESNEWS.COM – Persidangan terdakwa Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia (PT EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair dalam kasus penyuapan terhadap pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, mengungkap adanya pihak-pihak yang berperan penting dalam penghapusan utang pajak PT EKP sebesar RP78,7 miliar. Fakta itu diungkap sejumlah saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada persidangan, Senin (27/2).

Salah satu saksi yang dihadirkan yaitu Kepala KPP Penanaman Modal Asing (PMA) Enam Johnny Sirait, sempat mengungkap bagaimana peran Kepala Kantor Wilayah DJP Khusus DKI Jakarta Muhammad Haniv dalam menihilkan tunggakan pajak PT EKP senilai Rp78,7 miliar. Jumlah utang pajak itu merupakan akumulasi dari tunggakan pada Desember 2014 sebesar Rp52,3 miliar dan Desember 2015 Rp26,4 miliar.

Jaksa Penuntut Umum pada KPK menghadirkan sejumlah pegawai pajak yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Enam.

Selain Johnny, Jaksa Penuntut Umum pada KPK juga menghadirkan sejumlah saksi lainnya. Seperti Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pelayanan Pajak Soni Budiman, PNS KPP Enam Munafri, James Hutagaol dari pihak swasta dan Kepala Bidang Keberatan dan Banding Kantor DJP Jakarta Khusus Kirman Flobianto.



Namun satu nama yang terus menjadi perhatian Jaksa adalah saksi Johnny Sirait. Ia dianggap saksi cukup memiliki pengetahuan tentang awal mula terjadinya perkara ini. Dalam kesaksiannya ia mengungkapkan bahwa KPP Enam awalnya sempat mengeluarkan surat tagihan pajak atas PT EKP dengan total nilai Rp78,7 miliar. Selain itu KPP PMA Enam juga mengeluarkan surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas PT EKP.

Alasannya, PT EKP diduga tidak menggunakan fasilitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai ketentuan. Sehingga ada indikasi restitusi yang diajukan tidak sebagaimana semestinya. Hanya saja, belakangan pencabutan tersebut dibatalkan atas perintah Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, Muhammad Haniv.

"Pada 28 September 2016 Kabid PPIP Wahono datang ke ruangan saya tengah hari untuk menyampaikan pesan Kakanwil untuk membujuk saya melakukan pembatalan PKP yang tadinya kami cabut," kata Jaksa KPK Ali Fikri membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik Johnny di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (27/2).

Dalam BAP tertanggal 12 Januari 2017 tersebut dipaparkan jika Wahono sempat memberikan sambungan telepon Haniv kepada Johnny yang isinya meminta pembatalan pencabutan PKP PT EKP. Namun Johnny sempat menolak lantaran kewajiban utang pajak perusahaan itu belum dibayarkan.

"Namun pada 19 September 2016 Haniv datang sambil marah-marah, kenapa belum dibatalkan, kenapa EKP diterbitkan?" ujar Jaksa Ali melanjutkan isi BAP tersebut.

Saat dikonfirmasi mengenai isi BAP ini, Johnny membenarkannya. Namun ia mengaku tidak mengetahui mengapa Haniv meminta pembatalan tersebut. "Tidak dikasih tahu tapi dia teman saya sebelumnya, gaya sekolah kamu sudah terkenal John, cabut saya, ini saya tahu persis sensitif," pungkasnya.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar