Perang Gugat Keppres Grasi Terpidana Mati

Selasa, 20 September 2016, 17:00:00 WIB - Hukum

Polisi menggiring dua terpidana mati, Heru Hendriyanto (kanan) dan Ni Putu Anita Sukra Dewi (ketiga kanan) saat mengikuti sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa (23/8). Jaksa penuntut umum memohon pada hakim untuk tetap memutuskan vonis hukuman mati bagi pasangan suami istri tersebut karena dinilai sudah tepat bagi keduanya yang telah berprilaku sadis yaitu pembunuhan berencana terhadap satu keluarga di Bali. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berhasil memenangi gugatan melawan Sekretariat Negara terkait permintaan untuk menetapkan salinan putusan grasi terhadap terpidana mati sebagai dokumen publik di Komisi Informasi Publik (KIP). Dalam putusan terhadap gugatan itu, KIP memutuskan salinan grasi terpidana mati merupakan dokumen informasi publik.

Dengan putusan itu, KIP pun memerintahkan agar pihak Setneg membuka dokumen tersebut kepada lembaga swadaya masyarakat dalam hal ini ICJR. Namun pihak Setneg tetap menolak untuk membuka dokumen tersebut ke ICJR. Pihak Setneg mengajukan banding atas putusan KIP itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sidang perdana gugatan Setneg atas putusan KIP itu digelar hari ini, Selasa (20/9).

Terkait gugatan itu, salah satu kuasa hukum pihak Setneg Haswan Boris Harahap mengatakan, salinan itu tak boleh diakses oleh pihak yang tak dibenarkan melalui undang-undang kecuali pihak tertentu saja. "Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 tentang grasi menyebutkan, salinan Keppres tentang grasi hanya diberikan kepada pihak tertentu," ungkap Haswan kepada gresnews.com, di PTUN Jakarta di sela-sela persidangan di PTUN, Jalan Sentra Primer Baru Timur, Selasa (20/9)

Menurut Haswan, salinan Keppres soal grasi hanya bisa diberikan kepada Mahkamah Agung, Lembaga Pemasyarakatan, dan juga Pengadilan Negeri. Sedangkan Non-Goverment Organization atau LSM seperti ICJR bukan termasuk yang dibolehkan mengakses salinan Keppres tersebut.

Haswan menilai, keputusan KIP yang menyatakan salinan putusan grasi merupakan informasi publik dinilainya tak sesuai dengan undang-undang. "Karena alasan itu Kemensetneg mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta atas keputusan KIP tersebut," kata Haswan.

Dalam putusannya, KIP menyatakan, Keputusan Presiden terkait penolakan grasi melalui putusan Nomor 58/XII/KIP-PS-A-M-A/2015 merupakan dokumen yang bisa diakses publik. Sehingga publik termasuk ICJR merupakan organisasi publik diperbolehkan mengakses salinan Keppres tersebut.

Namun pihak Kemensetneg menolak putusan itu. Pihak Setneg beralasan, Keppres soal grasi merupakan informasi publik yang dikecualikan untuk bisa diakses publik. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Arsip Kementerian Sekretariat Negara.

Karena itu, pihak menggugat putusan KIP. Dengan adanya gugatan itu, kini kedudukan menjadi terbalik. Pihak Kementerian Sekretaris Negara kini menjadi penggugat atas putusan KIP. Sementara, pihak ICJR yang tadinya menggugat ke KIP, kini menjadi tergugat di PTUN Jakarta.

Perkara itu sendiri diregistrasi dengan Nomor I/G/KI/2016/PTUN-JKT. Sidang pertama ini, beragendakan pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan pihak penggugat.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar