Ada Andi Narogong dalam Pengadaan Mambis di Kepolisian?

Jum'at, 17 Maret 2017, 17:00:00 WIB - Hukum

Terdakwa mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman (kanan) dan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto (kedua kanan) menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP secara nasional tahun 2011-2012 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3). Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut KPK terkuak sejumlah nama besar yang di anggap terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 2,3 Triliun. (ANTARA)


LEWAT PERUSAHAAN ADIK - Neta mengatakan, AN tidak terlibat langsung dalam proses lelang ini. AN menggunakan perusahaan adiknya Vidi Gunawan dan Teddy. 'Lewat perusahaan adiknya, kita pantau terus,' kata Neta saat dikonfirmasi nama perusahaan AN.

Neta mengatakan, proyek Mambis yang akan dikerjakan AN di Polri ada enam item, yakni pengembangan alat Mambis dan face recognation mobile untuk Polda Aceh, Sumut, dan Riau senilai Rp 100 miliar. Untuk Polda Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung dan NTB senilai Rp 100 miliar. Untuk Polda Metro Jaya Rp 100 miliar. Untuk Polda Jateng-DIY Rp 100 miliar.

Untuk Polda Jatim Rp 100 miliar dan untuk Pusat Data Penguatan Mambis di Jakarta Rp 100 miliar. Kegunaan peralatan Mambis ini tidak jelas manfaatnya dan cenderung bermasalah seperti eKTP.

'Untuk itu IPW mengimbau Polri segera membatalkannya agar kepolisian tidak terbelit masalah seperti e-KTP sekarang ini,' kata Neta.

Sepak terjang Andi Agustinus alias Andi Narogong dalam kasus dugaan korupsi e-KTP dibongkar di meja hijau. Sosok pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) ini punya peran sentral dalam megaproyek senilai Rp 5,8 triliun yang masih menjadi misteri.



Nama Andi Narogong mendominasi dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut KPK dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, pada Kamis, 9 Maret 2017.

Nama Andi Narogong pertama kali muncul ketika Burhanudin Napitupulu selaku Ketua Komisi II DPR bertemu dengan Irman selaku Dirjen Dukcapil. Awalnya, Burhanudin meminta uang kepada Irman pada awal Februari 2010 seusai rapat pembahasan anggaran Kemdagri agar usulan Kemdagri soal e-KTP segera disetujui. Namun Irman saat itu mengaku tidak sanggup.

Andi Agustinus kerap dipanggil Andi Narogong mengacu pada lokasi usahanya di Jalan Narogong, Bekasi. Tetapi usaha itu mendadak lenyap setelah megaproyek e-KTP diributkan banyak orang. Apalagi waktu itu terbit surat perintah penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya pada 2 Agustus 2011 tentang dugaan korupsi dalam tender proyek e-KTP.

kantor Andi, PT Lautan Makmur Perkasa dan PT Adhitama Mitra Kencana Indonesia yang berlokasi di Pertokoan Graha Mas, Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, menjadi target intaian polisi karena diduga dijadikan tempat pengaturan tender, sejak pertengahan tahun 2010. Persiapan itu diatur oleh orang-orang yang belakangan menjadi pemenang tender, bersama pejabat Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagai penasihat teknis.

Meski disebut sebagai pemegang kendali, Andi tidak tercatat di dalam daftar pengurus PT Lautan Makmur dan Adhitama Mitra. Tapi, di dalam akta perusahaan, Vidi Gunawan, adik Andi, tertulis sebagai Direktur Utama Adhitama Mitra.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar