Membidik Tersangka Lain Korupsi Dana Pensiun Pertamina

Rabu, 15 Maret 2017, 17:00:00 WIB - Hukum

Kantor Dana Pensiun Pertamina di Jl. M.I Ridwan Rais Jakarta Pusat. (jamsos.blogspot.co.id)

DISETUJUI DIREKSI PERTAMINA - Penempatan dana pensiun PT Pertamina di sejumlah saham diketahui dilakukan atas persetujuan direksi PT Pertamina. MHKL saat itu mendapatkan lampu hijau untuk memutar dana pensiun karyawan PT Pertamina dengan catatan melepas saham ketika harganya naik.

Namun saat harga saham naik, MHKL meminta izin untuk melepas saham yang dimiliki Yayasan Dana Pensiun Pertamina. Namun izin tak disetujui. Hingga akhirnya harga saham anjlok.

Temuan penyidik Kejaksaan Agung menyebutkan dana milik Yayasan Dana Pensiun ternyata dibelikan saham yang kurang baik sehingga nilainya melorot. "Dana pensiun inikan dari Pertamina, itu dia belikan saham yang tidak liquid dan saham itu melorot. Jadi ada beberapa saham dan satu saham nilainya sangat turun sehingga merugikan dana pensiun Pertamina," kata Armin.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada 2011, 2012, dan semester I di 2013 menemukan sebanyak 422 transaksi pembelian dan penjualan saham listed dengan nilai transaksi bersih Rp324,49 miliar yang tidak mengacu pada rencana investasi mingguan.

Temuan BPK lainnya adalah pengguna rekening pihak ketiga dalam pembayaran pertama penjualan kepemilikan saham PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE) mengakibatkan DP Pertamina berpotensi kehilangan pendapatan jasa giro senilai Rp 84,11 juta. Kemudian pembelian right issue saham PT Berlian Laju Tanker, Tbk (BLTA) tidak menerapkan kajian yang memadai dan kebijakan memepertahankan kepemilikan saham BLTA tidak sesuai dengan pedoman tata kelola DP Pertamina mengakibatkan kerugian Rp21,60 miliar.

BPK juga menemukan adanya pemberian insentif tahun 2011 bagi pengurus DP Pertamina tidak sesuai ketentuan pendiri dan membebani biaya operasional DP Pertamina sebesar Rp433,14 juta. BPK juga menemukan adanya tunjangan kemahalan yang dibayarkan kepada pengurus DP Pertamina melebihi besaran tunjangan daerah yang ditetapkan oleh pendiri membebani biaya operasional DP Pertamina sebesar Rp345,87 juta.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar