Kala Keraton Yogya Menggugat Beleid Bias Gender

Jum'at, 14 Oktober 2016, 17:00:00 WIB - Hukum

Abdi dalem membasuh Kereta Kanjeng Nyai Jimat saat tradisi jamasan kereta (mencuci kereta) milik Keraton Yogyakarta di Museum Kereta Keraton Yogyakarta, Jumat (7/10). Dalam tradisi tahunan yang digelar setiap tanggal 7 Suro dalam penanggalan Jawa itu sebanyak 2 kereta dari 23 kereta koleksi Kraton Yogyakarta dijamas yakni Kereta Kanjeng Nyai Jimat serta Kereta Kanjeng Kyai Kus gading, dimana air serta kain sisa jamasan kereta menjadi rebutan masyarakat. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM — Gugatan uji materi yang dilayangkan delapan orang warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ke Mahkamah Konstitusi, mungkin bisa menjadi pelajaran bagi para pembuat undang-undang. Pasalnya UU KDIY ini masih dinilai bias gender. Bias gender itu tertuang dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf m.

Dalam pasal tersebut diatur persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur DIY yang pada huruf m dicantumkan persyaratan: "menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak."

Persyaratan itu dipermasalahkan terutama pada kata "istri" yang dinilai membatasi hak konstitusional calon perempuan. Kata "istri" dalam persyaratan itu dinilai membatasi bahwa calon gubernur dan wakil gubernur DIY hanya boleh untuk kaum lelaki.

Karena itulah pada pemohon yang terdiri dari para abdi dalem Keraton Yogyakarta, perangkat desa, pegiat anti diskriminasi hak asasi perempuan, aktivis perempuan, serta ketua komnas perempuan 1998, menilai pasal tersebut bertentangan dengan norma-norma UUD 1945 dan bersifat diskriminatif.

"Kami menganggap, dengan adanya kata istri ini seolah-olah calon gubernur dan wakil gubernur DIY itu harus berjenis kelamin laki-laki," kata kuasa hukum para pemohon, Irman Putra Sidin di hadapan majelis hakim Mahkamah Konstitusi, Selasa (11/10).

Irman menegaskan, meski terlihat sepele, namun norma tersebut secara signifikan sangat merugikan hak konstitusional para pemohon. Tiga orang pemohon berasal dari kalangan internal keraton, yakni Raden Mas Adwin Suryo Satrianto (abdi dalem Keraton Ngayogyakarta), Supriyanto (paring dalem Yogyakarta), serta Anggiastri Hanantyasari (warga Yogyakarta keturunan Pakualaman).

Dikatakan Irman, ketiga pemohon tersebut secara inheren berkewajiban mengawal kehormatan serta keluhuran martabat keistimewaan Yogyakarta. Dan lantaran norma huruf m pada Pasal 18 Ayat (1) UU No 13 Tahun 2012 itulah ketiga pemohon tersebut lantas menganggap bahwa negara telah menerobos garis demarkasi yang membatasi aturan negara di satu sisi dan aturan Keraton Keistimewaan Yogyakarta di sisi lainnya.

"Ada ranah undang-undang negara, dan ada ranah Keraton Keistimewaan Yogyakarta. Memilih gubernur dan calon gubernur Itu urusan internal Keraton. Mau laki-laki atau perempuan, itu urusan Keraton. Negara tidak perlu ikut campur mengaturnya," kata Irman, saat ditemui gresnews.com sehabis persidangan.

Irman juga menegaskan, dasar tujuannya datang ke MK bukan semata menyoalkan kata "istri" tersebut. Lebih jauh, kata Irman, dia memperjuangkan kepastian hukum. "Titik pangkalnya adalah kepastian hukum. Itu sebenarnya tujuan awalnya. Tapi kemudian merembet ke mana-mana. Ke diskriminasi perempuan, juga ke laki-laki yang belum atau tidak punya istri," katanya.

Di hadapan majelis hakim MK, Irman menjelaskan bahwa aturan untuk menyerahkan daftar riwayat hidup merupakan aturan yang hanya ada di DIY. "Kami menganggap ada keanehan bahwa di berbagai macam undang-undang yang ada, mulai dari undang-undang tentang jabatan presiden, jabatan anggota MPR/DPR, hingga jabatan menjadi kepala desa, itu tidak ada ketentuan harus mencantumkan daftar riwayat hidup. Tapi di sini kok tiba-tiba harus ada," papar Irman.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar