Mencari Pengawas untuk Hakim Mahkamah Konstitusi

Selasa, 31 Januari 2017, 16:42:22 WIB - Hukum

Gedung Mahkamah Konstitusi. (Edy Susanto/Gresnews.com)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Tertangkapnya hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memicu diskusi tentang pentingnya pengawasan bagi lembaga semacam Mahkamah Konstitusi. MK selama ini dinilai nyaris tanpa pengawasan, sehingga berulang kali hakimnya terjerumus dalam korupsi dan dagang perkara. Padahal dugaan tindak pidana penyuapan seperti yang terjadi pada mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) baru-baru ini telah mencoreng institusi penegakan hukum.

Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa, Selasa, (31/1) menilai kasus yang menjerat Patrialis Akbar seharusnya tidak terjadi kalau integritas hakim yang dihasilkan seleksi MK memang melalui proses seleksi yang ketat. Harusnya kandidat yang menjadi hakim MK memiliki integritas yang teruji dan tidak memiliki kepentingan politik.

Karena itu, Desmond mengusulkan agar pemilihan hakim MK juga dibentuk tim seleksi independen. Tim independen ini yang akan melakukan seleksi soal tingkat kenegarawanannya calon hakim MK.

'Tapi masalahnya, timnya juga siapa yang membentuknya. Harusnya tim seleksi ini dibentuk sama sama antara MA dan DPR ,' kata Desmond J Mahesa di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.



Desmond mengungkapkan sulitnya mencari orang yang memiliki integritas mengisi kursi hakim MK. Menurutnya persoalan yang menjerat hakim Patrialis Akbar merupakan persoalan integritas personal yang memang perlu pengujian tingkat kenegarawanannya.

'Itu kan bicara selesai, gak orang itu soal integritas kapasitasnya negarawan atau tidak. Karena persoalan inilah yang membuat MK dirugikan,' ujar politisi Gerindra itu.

Patrialis Akbar ditangkap KPK terkait kasus suap uji materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tanggal 26 Januari sekitar pukul 21.30 di kawasan pusat perbelanjaan Grand Indonesia di Jakarta Pusat. Ia ditangkap bersama seorang perantara dan pengusaha impor daging sapi. Diduga suap itu agar Patrialis mempengaruhi putusan atas uji materi yang diajukan sekelompok orang atas keberadaan UU tersebut. Agar putusan yang dihasilkan tetap menguntungkan pengusaha.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar