Menyoal Kehadiran Lembaga Penjaga Mahkamah Konstitusi

Kamis, 02 Februari 2017, 16:00:18 WIB - Hukum

Gedung Mahkamah Konstitusi (Edy Susanto/Gresnews.com)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Tertangkapnya hakim konstitusi Patrialis AKbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat publik berpendapat Mahkamah Konstitusi harus memiliki lembaga pengawasan. Tugas pengawasan itu bisa saja diserahkan sepenuhnya kepada Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas keluhuran, kehormatan dan martabat hakim. Namun kalangan Mahkamah Konstitusi keukeuh menolak kehadiran KY sebagai sebagai pengawas lembaganya.

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat terang-terang menyatakan menolak dilakukannya pengawasan MK oleh Komisi Yudisial. Menurutnya MK, sebagai lembaga kehakiman yang diatur di dalam Pasal 24C UUD 1945, tidak bisa diawasi, atau lebih tepatnya dijaga oleh KY.

"Saya tidak setuju dengan istilah pengawas. Kalau istilah pengawas berarti kita sub-ordinat. Kalau sub-ordinat berarti bisa kehilangan independensi," ujar Arief.

Arief menerangkan dalam konstitusi, khususnya pasal 24B, istilahnya menjaga, bukan mengawasi. "Saya sampaikan, saya tidak mau diawasi tapi mau dijaga. Jadi jika orang masih bilang MK harus diawasi, ini artinya gagal faham konstitusi," kata Arief, Rabu (31/1).



Ia menambahkan dalam Pasal 24 UUD 1945 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, KY diletakkan di Pasal 24B, setelah Mahkamah Agung (MA) yang diatur di dalam Pasal 24A. Adapun MK diletakkan setelah KY, yakni di Pasal 24C. Dengan struktur demikian, menurut Arief, MK tidak punya kaitan apa-apa dengan KY.

"Kalau ada kaitan antara KY dan MK, harusnya MK ditempatkan di Pasal 24B. Barulah KY ditempatkan di Pasal 24C. KY ditempatkan di Pasal 24B karena KY hanya berhubungan dengan MA," lanjut Arief. Lantaran itulah Arief kembali menegaskan, andai ada pihak-pihak yang bersikeras menghendaki MK menjadi lembaga yang dijaga oleh KY, maka UUD-nya harus lebih dulu diubah.

"Kita ditugasi untuk menegakkan konstitusi. Nah sekarang ada UU yang bertentangan dengan konstitusi (dalam hal ini Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi—red) ya konsekuensinya kita batalkan. Jadi itu dasarnya. Artinya gagal faham konstitusi kalau menghendaki KY berkaitan dengan MK," kata Arief.

Arief menerangkan, untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, MK sendiri sudah punya Dewan Etik. Menurutnya, Dewan Etik bahkan sudah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Apa yang Dewan Etik lakukan juga menurut Arief bisa dipantau masyarakat di website MK. Bahkan terakhir, rekomendasi Dewan Etik bahwa MK harus membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan membebastugaskan Patrialis Akbar, sudah bisa diakses publik di www.mahkamahkonstitusi.go.id.

"Jadi kalau ada anggapan bahwa Dewan Etik itu tertutup, internal, dan tidak transparan, itu keliru semua karena sudah diupload di web," kata Arief.

Namun demikian, Arief juga menyebut bahwa andai publik ingin MK memiliki satu lembaga eksternal semacam KY bagi MA. Menurutnya tidak perlu ada Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua UU MK—Perppu yang kemudian berubah menjadi UU Nomor 4 Tahun 2014.

"Menurut saya Perppu gak perlu. Kalau mau memperkuat, bentuk saja badan yang menjaga kita, silakan. Tapi jangan KY lho ya. Kalau KY nanti bertentangan dengan putusan mahkamah dan dengan konstitusi, nanti pasti kita batalkan lagi," katanya.

Menurut Arief, bisa saja pemerintah membentuk dewan kehormatan hakim konstitusi. Hal demikian, menurutnya, tak ubahnya lembaga pengawas yang bertugas menjaga KPU dan Bawaslu—Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). "Itu kan sama saja mungkin Dewan Etik ditingkatkan namanya itu. Tapi namanya bukan Dewan Pengawas, melainkan Dewan Penjaga Kehormatan," katanya.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar