Mantan Direksi Bank DKI dalam Pusaran Kredit Fiktif Likotama Harum

Rabu, 20 April 2016, 16:00:00 WIB - Hukum

Seorang karyawan Bank DKI melayani nasabah di Jakarta, Selasa (19/4). Dalam rangka HUT Bank DKI ke 55, Bank DKI menggelar program promo KPR khusus kepada PNS Pemprov DKI Jakarta yang akan digelar di 5 wilayah kotamadya berlaku hingga akhir Juni 2016. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sudah jatuh tertimpa tangga. Begitulah permisalan yang tepat atas nasib Eko Budiwiyono. Setelah dicopot sebagai Direktur Utama Bank DKI Juni 2015, kini Eko harus menghadapi proses hukum kasus dugaan kredit fiktif yang merugikan negara sebesar Rp267 miliar.

Eko bersama mantan Direktur Pemasaran Bank DKI Mulyanto Wibowo ditetapkan sebagai tersangka, Rabu (20/4). Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan cukup bukti dugaan keterlibatan keduanya. Sebagai direksi saat itu, Eko dan Mulyanto diduga ikut berperan menggelontorkan kredit kepada PT Likotama Harum.

Eko dan Mulyanto pun dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Sudung Situmorang mengatakan, keduanya diduga ikut berperan dalam membuat sejumlah pengucuran kredit fiktif. Para pelaku disinyalir mengetahui dan ikut membantu dalam hal pengucuran sejumlah dana sehingga kredit bodong itu bisa cair dengan cepat.

"Kan ada data-data yang tidak benar. Mereka tidak memeriksa, sehingga ada dugaan pembiaran," kata Sudung di Gedung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (20/4).

Data yang dimaksud Sudung adalah data yang menyebut bahwa PT Likotama disebut sebagai pemenang tender, padahal tender itu tak pernah ada. Dalam fakta sebenarnya, para penyusun analisis dan pemutus kredit sudah mengetahui bahwa PT Likotama bukan pemenang lelang sebenarnya. PT Likotama juga hanya menyerahkan fotokopi kontrak atau SPK sebagai jaminan dan bukan dokumen aslinya.

Dari hasil penyidikan pihak Kejati DKI, diketahui cacat administrasi PT Likotama tersebut tak diindahkan oleh pihak Bank DKI. Ada prosedur pengajuan kredit yang dilanggar sesuai pedoman perusahaan, dan direksi ikut menyetujui pemberian kredit kepada Likotama.

"Setelah pencairan kredit itu, bukan digunakan sebagai modal oleh PT Likotama melainkan disalurkan kepada pihak lain," kata Sudung.

Bahkan, kata Sudung, PT Likotama tidak pernah mengerjakan proyek sesuai perjanjian pengajuan kredit. Proyek dimaksud, malah dikerjakan oleh perusahaan lain, dan fatalnya pekerjaan itu tidak selesai-selesai.

Kini Sudung masih menyelidiki soal adanya aliran dana atau kick back untuk kedua tersangka itu. Pasalnya, kemungkinan besar keduanya juga ikut menerima aliran uang. "Nanti masih kami lihat ya. Minggu depan kami periksa dulu ya sekaligus akan mencekalnya bepergian ke luar negeri," tegasnya.

Sebelumnya, Kejati DKI Jakarta telah menetapkan empat tersangka dalam perkara yang sama. Keempat tersangka itu adalah Kepala Kredit Komersial Korporasi Bank DKI Dulles Tampubolon, Account Officer Korporasi Bank DKI Hendri Kartika, Pimpinan Divisi Risiko Kredit di Grup Manajemen Risiko Bank DKI Gusti Indra Rahmadiansyah, dan pemilik PT Likotama Harum dan PT Mangkubuana Hutama Jaya (MHJ) Supendi.

Perkara atas nama Dulles, Hendri, dan Supendi saat ini telah disidangkan dan mulai masuk tahap penuntutan. Sementara Gusti Indra masih disidik oleh Kejati DKI Jakarta sampai saat ini.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar