Gugatan Menghapus Larangan Menikah dengan Teman Sekantor

Rabu, 17 Mei 2017, 16:00:35 WIB - Hukum

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat (tengah) bersama anggota Majelis Hakim Manahan M. P. Sitompul (kiri), Farida Indrati (kedua kiri), Anwar Usman (ketiga kiri), I Dewa Gede Palguna (ketiga kanan), Suhartoyo (kedua kanan) dan Wahiduddin Adams (kanan) memimpin sidang pembacaan putusan untuk sepuluh perkara sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) Serentak 2017 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (26/4). (Antara)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Setiap manusia memiliki hak untuk menjalin rumah tangga dengan orang yang dicintainya. Namun hal itu tidak berlaku bila kisah percintaan itu terjadi dengan rekan satu kantor. Aturan larangan menikah dengan teman sekantor pun digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Jhoni Boetja bersama Edy Supriyanto Saputro, Airtas Asnawi, Syaiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus, dan Yekti Kurniasih tidak terima dengan adanya larangan karyawan sekantor menikah. Menurutnya, larangan yang bersumber dari UU Ketenagakerjaan itu bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan.

Aturan perkawinan dengan teman sekantor diatur dalam Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan. Pasal itu berbunyi:

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal itu menjadi dasar hukum bagi perusahaan membuat perjanjian kerja yang melarang sesama karyawan menikah.



"Dan pemutusan hubungan kerja akan terus terjadi dikarenakan pekerja tersebut melaksanakan perintah agamanya dengan melaksanakan ikatan perkawinan di mana jodoh dalam perkawinan tidak bisa ditentang disebabkan ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki rasa saling mencintai sulit untuk ditolak," kata Jhoni sebagaimana dikutip dari website MK, Rabu (17/5).

Mereka meminta Pasal 153 Ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan dibatalkan sepanjang frase 'kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama'. Menurut pemohon, hubungan percintaan antara manusia tidak bisa dibendung.

Namun, ada dampak lain yang menyulitkan, yaitu pasangan pekerja tersebut akhirnya memutuskan tidak jadi menikah guna bertahan di perusahaan itu. Kemudian kedua belah pihak secara baik-baik berpisah.

"Tetapi, terbuka juga kemungkinan mereka memilih tinggal bersama tanpa suatu ikatan perkawinan guna menghindari peraturan perusahaan. Hal ini tentunya sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh bangsa Indonesia yang masih menjunjung tinggi lembaga perkawinan," papar Jhoni memaparkan dampak negatif larangan tersebut.

Menurut pemohon, pembatasan hak berkeluarga dan hak atas pekerjaan tidak perlu dilakukan apabila setiap individu yang bekerja dalam suatu perusahaan memiliki moral dan etika yang baik. Untuk itu, diperlukan individu-individu yang menanamkan etika yang baik tersebut.

Bahkan, menurut pemohon, perkawinan sesama pegawai dalam suatu perusahaan sebenarnya merupakan keuntungan perusahaan karena dapat menghemat pengeluaran perusahaan dalam hal menanggung biaya kesehatan pekerja. Disebabkan apabila suami-istri bekerja dalam suatu perusahaan yang sama, perusahaan hanya menanggung satu orang pekerja beserta keluarga.

"Apabila perusahaan beralasan mencegah terjadinya unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam suatu perusahaan, menurut pemohon hal ini sangatlah tidak beralasan karena unsur terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah tergantung pada mentalitas seseorang," cetus pemohon.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar