Korban Gusuran Persoalkan Makna Keadaan Darurat UU 51/1960

Rabu, 11 Januari 2017, 16:00:26 WIB - Hukum

Ilustrasi aksi penggusuran lapak pedagang untuk proyek MTR. (Edy Susanto/Gresnews.com)



MENGHINDARI PRAKTIK OTORITARIANISME - Tak jauh berbeda dengan JJ Rizal, dosen Sejarah Universitas Indonesia Yudi Bachrioktora juga menegaskan, status keadaan bahaya atau darurat bukanlah barang baru dalam sejarah perpolitikan bangsa Indonesia. Menurutnya, status SOB atau staat van oorlog en beleg (negara dalam keadaan bahaya) sudah digunakan pemerintah kolonial sejak tahun 1920-an. Hal itu dilakukan terutama guna menghadapi beberapa pergolakan masa di tahun 1920 hingga tahun 1930-an.
'Pemerintah Kolonial menggunakan ide rust en orde atau ketertiban dan keamanan sebagai bagian dari upaya mereka menghentikan segala acaman keberadaan Negara Kolonial Hindia-Belanda,' kata Yudi, Selasa (10/1).

Yudi menerangkan, lantaran tengah menghadapi masa-masa revolusi, pemerintah Indonesia kemudian memberlakukan status darurat dan bahaya tersebut sejak 1946 hingga tahun 1957. Namun demikian, undang-undang yang digunakan tidak lagi mengacu pada SOB pemerintah kolonial tahun 1936, melainkan undang-undang beru yang dibuat pada tahun 1957. Konteksnya saat itu, pemerintah tengah menghadapi sejumlah pergolakan politik di berbagai daerah.

Menurut Yudi, hal menarik dari pemberlakuan UU Nomor 59 Tahun 1960—sebelumnya UU No1 Tahun 1956— terjadi pada periode 1957 hingga tahun 1960. Menurutnya, status bahaya yang mengancam negara bukan hanya kondisi peperangan maupun kondisi ketegangan politik internal seperti pergolakan-pergolakan, pemberontakan, maupun bencana alam.


Lebih dari itu, periode 1957 hingga 1960 merupakan periode di mana Presiden Soekarno melakukan pergulatan politik dengan melibatkan Angkatan Darat, salah satunya demi praktik nasionalisasi. Lantaran itulah kerja-kerja pengambil-alihan lahan saat itu banyak ditujukan untuk mengambil alih lahan-lahan perkebunan yang sebelumnya dikuasai orang-orang Belanda.

'Jadi, kepentingan ekonomi politik itu bersanding erat dengan segala pergulatan politik yang ditimbulkan oleh pemberontakan-pemberontakan di daerah pada tahun 1950-an,'ujarnya.

Jenderal Nasution sendiri mengakui hal itu, bahwa sebenarnya ketika keterlibatan ABRI berupaya untuk menghentikan segala pemberontakan di daerah, secara tidak langsung, mereka juga memasuki ruang yang lain, yaitu ruang ekonomi. Mereka mengambil alih perusahaan-perusahaan, tanah-tanah perkebunan yang dimiliki Belanda maupun usaha-usaha yang dimiliki warga Belanda-Indonesia.

Lantaran itulah Yudi menilai, diberlakukannya UU No 51 tahun 1960 saat ini tidak relevan. Menurutnya, UU itu semestinya tidak berlaku lagi ketika negara tidak lagi dalam keadaan bahaya. Terlebih, status bahaya-tidaknya suatu tempat menurut Yudi harus didasarkan pada instruksi presiden, tidak bisa dilakukan atas instruksi gubernur.
'Penggunaan kata bahaya di sini, ini harus secara serta-merta berdasarkan presiden, setelah bermusyawarah dulu. Dan keadaan ini tidak berlaku manakala digunakan oleh pemerintah setingkat gubernur, jika tidak ada perintah dari presiden untuk menentukan wilayah tersebut—misalnya kita sebut saja Jakarta—dalam kondisi bahaya', kata Yudi.

Yudi mengutip pernyataan Sadjarwo, Menteri Agraria tahun 1960. Ketika UUPA ditetapkan, Sadjarwo berpidato dan mengatakan bahwa salah satu hal yang paling penting yang mendasari diubahnya Undang-Undang Agrarische Wet masa kolonial dengan UUPA adalah lantaran negara ingin mengambil alih kewenangan tersebut untuk dipergunakan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat.

'Pemahaman ini yang kemudian sebenarnya juga digunakan dalam Undang-Undang Nomor 51 bahwa tanah dikuasai oleh negara, tapi dalam pengertian pada masa itu untuk mengambil alih seluruh kekuatan ekonomi yang dimiliki perusahaan-perusahaan Belanda. Maupun perusahaan gabungan antara Belanda dan Indonesia. Fungsinya untuk kembali memberi ruang ekonomi pada kita,' kata Yudi.

Lantaran itulah Yudi kembali menegaskan bahwa UU 51 Tahun 1960 tidak lagi relevan karena selain negara tidak dalam kondisi bahaya, jika diterapkan saat ini UU tersebut justru memberi peluang bagi tumbuhnya praktik-praktik otoritarian. Sementara lewat peristiwa Mei 1998, Indonesia sendiri sudah berusaha melepaskan diri dari praktik dan watak-watak otoritarianisme.

'Dengan begitu, saya kira, jika kita memang ingin memperbaiki perundang-undangan, ini adalah salah satu bentuk perundang-undangan yang harus kita cermati ulang, jangan-jangan kita memberi peluang bagi kewenangan di daerah secara tidak langsung untuk bertindak secara otoritarian,' pungkas Yudi.

Pernyataan Yudi diperkuat keterangan Evi Mariani Sofian, redaktur di harian berbahasa Inggris The Jakarta Post. Evi menyebut dirinya sudah puluhan kali meliput aksi-aksi penggusuran di DKI, sejak masa Sutiyoso. 'Pada tahun 2003 dan 2004 saya meliput belasan penggusuran di Jakarta yang saat itu dilakukan di bawah pemerintahan Gubernur Sutiyoso. Saya meliput sendiri penggusuran komunitas nelayan di Kali Adem Muara Angke, penduduk di dekat Taman Anggrek yang sekarang menjadi Podomoro City, warga Jakarta di Waduk Ria Rio di Jakarta Timur, dan beberapa tempat lainnya,' kata Evi, Selasa (10/1).

Evi mengatakan dari pengalaman profesionalnya bekerja sebagai wartawan, dia menyimpulkan bahwa dasar hukum yang kerap digunakan aparat untuk melakukan penggusuran adalah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin. 'Namun, dalam beberapa kasus, saya mendapati ada beberapa warga yang merasa mereka bukanlah penduduk liar karena ada KTP sesuai alamat rumah yang digusur. Ada juga yang membayar PBB sesuai alamat yang digusur, ada juga yang memiliki verponding, namun tidak ada kesempatan bagi warga tersebut untuk mengajukan buktinya ke pengadilan,' kata Evi.

Evi juga menerangkan, perilaku otoritarian yang ditunjukkan aparat penggusuran bisa dilihat dari pola penggunaan kekerasan dalam menghancurkan rumah-rumah secara paksa dengan menggunakan alat berat. Bahkan dalam beberapa kasus, menurutnya, kekerasan fisik juga hampir selalu dilakukan dengan pengiriman ratusan bahkan ribuan aparat gabungan termasuk tentara. 'Misalnya untuk menggusur Kalijodo, pemda mengirimkan 6.000 satpol PP, polisi, dan tentara untuk mengosongkan wilayah yang dihuni 3.000 orang,' katanya.

Para pemohon sebelumnya merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 51 Tahun 1960. Ketentuan yang mengatur tentang kewenangan penguasa daerah yang dapat memaksa para pengguna lahan untuk mengosongkan lahannya. Menurut para pemohon, ketentuan tersebut semestinya hanya dapat diterapkan saat negara dalam keadaan bahaya, bukan dalam situasi damai.

Pada persidangan pendahuluan yang digelar (3/11) lalu, para Hakim Konstitusi mengingatkan para pemohon memperhatikan pertentangan pasal-pasal di dalam UU a quo terhadap UUD 1945. Hal itu penting dilakukan agar sidang judicial review yang digelar di MK tidak terjebak menjadi judicial complaint. (zulkifli Songyanan)


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar