Trend Penggunaan UU ITE Terkait SARA Meningkat

Senin, 09 Januari 2017, 15:08:13 WIB - Hukum

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto menunjukkan buku ´Jokowi Undercover´ usai memberikan keterangan pers di Jakarta, Selasa (3/1). Petugas kepolisian telah menahan penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Tri Mulyono karena konten buku tersebut tidak berdasarkan data primer dan sekunder. (ANTARA)

BENTUK DIREKTORAT SIBER - Sementara itu, untuk menangani kasus-kasus penyebaran kebencian dan SARA lewat medium internet dan kejahatan internet lainnya, Polri akan membentuk satu direktorat baru di Bareskrim, yaitu Direktorat Siber, dan satu biro baru di divisi Humas Polri, yaitu Biro Multimedia. Direktorat Siber dan Biro Multimedia nantinya akan bersinergi dengan Badan Siber Nasional, yang akan dibentuk.

Dalam tugasnya, ada perbedaan di antara dua badan baru di bawah naungan Polri tersebut. Direktorat Siber bertugas melakukan upaya penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran UU ITE. Sedangkan Biro Multimedia bertugas memberi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan teknologi internet yang baik.

"Satu biro dan satu direktorat ini akan bersinergi dengan Badan Siber Nasional, yang rencananya akan dibentuk," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Martinus Sitompul, Jumat (6/1).

Salah satu dasar dibentuknya biro dan direktorat khusus dunia maya ini adalah maraknya berita hoax yang cenderung mengarah ke isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Ke depan, pelanggaran atas UU ITE akan ditindak oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri tersebut. "Pelanggaran yang berkaitan dengan UU ITE akan ditindak oleh Direktorat Siber," jelasnya.

"Ini dilakukan dalam upaya mencegah maraknya berita hoax dan perang urat saraf, penyebaran kebencian berdasarkan SARA, ini perlu dicegah, perlu dilakukan upaya antisipasi," terang Martinus.

Nantinya Direktorat Siber dan Biro Multimedia akan dipimpin oleh Pati (Perwira Tinggi) Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jendral. Saat ini, pengajuan untuk kedua badan tersebut sedang diteliti dan disurvei oleh KemenPAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).

"Tentu dalam hal ini akan dilihat pengembangan organisasi ini dari sumber daya manusia, sarana-prasarana, anggaran, serta sistem dan metode," pungkas Martinus. (dtc)


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar