Menanti Campur Tangan Jokowi dalam Konflik KPK-DPR

Minggu, 03 September 2017, 15:00:00 WIB - Hukum

Sejumlah pegiat melakukan aksi teatrikal saat menggelar aksi dukungan untuk KPK di Jakarta, Kamis (31/8). Dalam aksinya mereka menuntut KPK untuk memecat Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman karena membangkang perintah pimpinan dengan hadir memenuhi panggilan Pansus Angket KPK. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sejumlah pihak mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan mengakhiri polemik antara KPK dan Pansus Hak Angket. Kehadiran presiden dinilai dapat memberikan solusi bagi perseteruan kedua belah pihak.

Menurut Wasekjen Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, Presiden sebagai Kepala Negara harus turun tangan memberikan solusi. Mengingat perseteruan antara DPR dan KPK makin panas, dan terlihat nyaris sulit menemukan jalan keluar

"Konflik KPK dan DPR justru akan menghambat proses hukum yang ada. Penegakan hukum terhadap korupsi tentu akan terancam," ujar Didi, Sabtu (2/9).

Didi berharap Presiden bisa hadir sebagai penengah dan memberikan solusi bagi konflik KPK dan Pansus Hak Angket. Ia juga menilai kehadiran Jokowi bukan persoalan intervensi Presiden, namun hal itu semata demi untuk menyelamatkan kepentingan warga yang lebih besar.



"Apabila Presiden bersedia berperan jadi penengah, saya yakin pasti ada solusi yang terbaik sehubungan konflik DPR dan KPK yang semakin mengancam dan merugikan penegakan hukum yang ada," ungkapnya.

Jokowi sendiri sebelumnya sempat mengomentari desakan sejumlah pihak agar dirinya turun tangan terkait Pansus Angket KPK, setelah mereka menghadirkan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman. Namun Jokowi hanya menyatakan menghormati kewenangan DPR, termasuk independensi KPK.

"Pansus haknya DPR, angket haknya DPR. Wilayahnya ada di sana. Saya nggak ingin mencampuri. Nanti ada yang ngomong (Presiden) intervensi," kata Jokowi di Kampung Tugu, Kecamatan Sukaraja, Sukabumi, Jumat (1/9).

Jokowi juga enggan mengomentari terkait pemanggilan Dirdik KPK oleh Pansus DPR. Jokowi hanya menekankan setiap lembaga negara punya kewenangan yang diatur.

"Jadi tolong ini betul-betul dilihat wilayahnya legislatif, ini wilayahnya KPK, ini wilayah eksekutif, tolong ini dilihat," kata Jokowi.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga menegaskan Presiden Joko Widodo tidak akan campur tangan dalam konflik KPK dan DPR. Alasannya karena Presiden menolak melakukan intervensi.

"Presiden telah menyampaikan tidak akan melakukan intervensi apa pun. Ini kan persoalan internal penegak hukum," kata Pramono kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jaksel, Sabtu (2/9).

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar