Sikap KPK Atas Kasus Novel Berbuah Kritik
Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK menilai kasus-kasus teror baik kepada penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan maupun penyidik dan pimpinan KPK lainnya sebagai...
Tiga Perempuan Menggugat Batas Usia Nikah
Tiga Perempuan korban perkawinan usia anak mengajukan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) Ke Mahkamah Konstitusi....
Upaya Hukum Sesat PT Semen Indonesia
Tim Advokasi Peduli Lingkungan menilai, langkah PT Semen Indonesia mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke-2 atas Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2017 terkait pembatalan izin lingkungan PT Sem...
Mengutuk Aksi Koboi Polisi Lubuk Linggau
Aksi koboi polisi Lubuk Linggau ini pun menuai kutukan dari berbagai pihak....
Hak Angket Video Pemeriksaan Miryam Haryani
Dalam rapat dengar pendapat dengan KPK, yang berlangsung hingga Rabu (19/4) dini hari, Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman mengatakan, sebagian besar fraksi telah mendukung hak angket itu....
BPK Temukan Dugaan Penyelewengan Senilai 19 Triliun
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan temuan dugaan penyelewengan keuangan di intansi/lembaga pemerintah senilai Rp19,48 triliun....
Permainan Tender Proyek Bendungan Sidilanitano dan Sitakkurak Diungkap
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendenda tiga perusahaan konstruksi pelaksana dua proyek pembangunan bendungan di Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah total senilai Rp8,9 miliar....
Kasus E KTP, Menguak Kejanggalan Pengadaan Proyek
Dalam persidangan kali ini, Jaksa KPK akan kembali mengungkap kejanggalan dalam pengadaan proyek tersebut. Untuk itu Jaksa KPK akan menghadirkan 6 saksi dari pihak Direktorat Jenderal Kependudukan dan...
Revisi UU Anti Monopoli Urung Tambahkan Kewenangan Penyidikan KPPU
Keinginan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menambah kewenangan dalam hal penyidikan, penggeledahan dan penyitaan terkait penyelidikan persaingan usaha tak diakomodasi oleh Badan Legislasi...
Protes Pencekalan Setya Novanto Salah Alamat
Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan DPR agar menempuh langkah kontitusional, jika keberatan dengan sikap KPK mencekal Ketua DPR Setya Novanto. Bukan malah protes dan menyurati Pres...