Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan masih menunggu salinan resmi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara kartel industri minyak goreng. Pihaknya akan mempelajari putusan kasasi itu terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atau tidak.

"Belum menerima salinan resmi dari putusan kasasi MA. Jadi belum bisa berkomentar lebih jauh, sekiranya kita sudah dapatkan salinan resminya kita akan pelajari argumentasi putusan kasasi MA," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ahmad Junaidi, di Jakarta, Jumat (2/12).

Ahmad menjelaskan, apabila KPPU sudah mendapatkan salinan putusan kasasi, pihaknya akan mengkaji beberapa isu penting terkait perkara kartel minyak goreng. "Dikaji secara lebih jauh, termasuk isu penting, isi perjanjian para pelaku usaha, dan alat bukti yang digunakan oleh KPPU," jelas Ahmad.

Ahmad mengingatkan, upaya hukum luar biasa yakni PK, masih dimungkinkan dalam perkara persaingan usaha. Ia menyebut beberapa PK justru diajukan oleh pelaku usaha. "KPPU sering menghadapi PK. Dari tujuh PK, empat PK dimenangkan oleh KPPU," kata Ahmad.

Namun, Ahmad belum bisa menyimpulkan, dalam perkara ini KPPU akan mengajukan PK ataukah tidak. "Setelah Komisi mengambil argumentasi hukumnya seperti apa, baru akan kami putuskan," kata Ahmad.

20 pelaku usaha di industri minyak goreng dapat bernafas lega. Pasalnya, permohonan kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

Putusan tersebut dijatuhkan 25 November 2011 lalu oleh Taufik selaku ketua majelis, lalu Suwardi dan Takdir Rahmadi masing-masing sebagai anggota majelis hakim.

Atas putusan dengan Nomor 582 K/PDT.SUS/2011 ini, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dikuatkan.  Sebelumnya PN Jakpus membatalkan putusan KPPU

Sebelumnya, PN Jakpus mengabulkan upaya hukum keberatan pelaku usaha industri minyak goreng itu dengan membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kini 20 perusahaan minyak goreng yang sempat dihukum karena melakukan kartel dapat bernafas lega lantaran terbebas dari membayar  denda dengan nilai total Rp299 miliar.

BACA JUGA:
Tags