Menguji Taji Densus Antikorupsi

Selasa, 08 Agustus 2017, 14:00:00 WIB - Hukum

Penyidik unit tipikor Polres Blitar menggeledah salah satu koperasi di Talun, Blitar, Jawa Timur, Selasa (25/7). Dari penggeledahan tersebut, polisi mengamankan uang tunai Rp133 Juta serta sejumlah dokumen yang diduga merupakan hasil korupsi Dana Hibah Revitalisasi Pasar Kementrian Koperasi dan UKM yang bersumber dari APBN Tahun 2015 sebesar Rp900 Juta dengan potensi kerugian negara Rp250 Juta. (ANTARA)


JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kepolisian Republik Indonesia menargetkan akhir tahun 2017 sudah terbentuk Detasemen Khusus Antikorupsi. Kapolri Jenderal Tito Karnavian sepertinya memang benar-benar ingin mewujudkan terbentuknya Detasemen Khusus yang menangani tindak pidana korupsi, seperti janjinya di depan
Komisi III DPR beberapa waktu lalu.

Pembentukan Densus Antikorupsi itu sebagai jawaban atas kritik DPR terkait kinerja Polri yang memiliki aparat demikian besar namun masih minim penanganan tindak pidana korupsi. Selama ini penanganan korupsi bertumpu pada KPK yang jangkauannya terbatas dan peran Kejaksaan yang juga belum signifikan menanggulangi korupsi yang sepertinya tak kian surut.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto kepada wartawan di gedung Divisi Humas Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (7/8) memastikan progres pembentukan lembaga tersebut. Menurutnya lembaga tersebut digadang terbentuk pada akhir tahun ini.

Setyo menyebut Densus Antikorupsi akan bermarkas di Mapolda Metro Jaya. Namun Setyo masih merahasiakan jumlah personil detasemen ini. Namun jika mengacu jumlah personil pada detasemen khusus anti teror, jumlahnya mencapai 1000 personil. Namun sekali lagi ia mengaku belum tahu persis berapa jumlah personil yang akan dilibatkan. Sebab penanganan kasus korupsi membutuhkan keahlian khusus.



Sejauh ini menurutnya, personil yang telah siap untuk ditempatkan di Detasemen Antikorupsi adalah personil dari satuan Direktorat Tipikor Mabes Polri. Sehingga bagi personil yang belum memiliki keahlian dalam penanganan kasus korupsi Polri akan mengadakan pendidikan khusus tentang penanganan kasus korupsi bagi anggotanya.

"Ada progres. Kita sedang merancang dan diupayakan akhir tahun terealisasi. Gedungnya sudah disiapkan, 6 lantai di Polda Metro Jaya," kata Setyo.

Dijelaskan mantan Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri menjadi Kadiv Humas Polri ini, Densus Antikorupsi Polri akan bertanggung jawab langsung kepada Kapolri. Setyo meyakini Densus Antikorupsi akan sekuat KPK. Sebab sistem penganggaran biaya penanganan kasusnya akan disamakan dengan yang diterapkan di KPK.

"(Densus Antikorupsi) di bawah kendali langsung Kapolri dengan anggaran yang disamakan dengan KPK. Termasuk personelnya dikendalikan pusat (Kapolri)," jelasnya.

Menurut Setyo kelak Densus ini akan menangani semua tindak pidana korupsi. Hal itu berbeda dengan KPK, yang khusus menangani kasus korupsi dengan kerugian negara minimal Rp1 miliar sebagaimana diatur dalam undang-undangnya.

Polri akan menangani seluruh kasus korupsi yang ada. Namun jika ada kasus yang diharapkan ditangani KPK, maka pihaknya akan melakukan koordinasi dan asistensi dengan KPK.

"Gambaran nanti, misalnya ada kasus awalnya (kerugian negara) Rp 200 juta, tiba-tiba berkembang lebih jadi satu miliar, nah itu kita koordinasi dengan KPK," papar Setyo.

Sebelumnya Setyo juga menaruh harapan bisa bekerja sama dengan lembaga lain seperti Kejaksaan. Polri berkeinginan di dalam tubuh Densus ada penyidik sekaligus jaksa dan penuntut umum.

"Kita berharap Densus bisa berhubungan lebih baik lagi dengan kejaksaan," katanya.

Menurutnya, kalau KPK sudah jadi satu kepolisian dan kejaksaan, hingga bisa langsung maju ke pengadilan. Untuk itu Densus juga diharapkan bisa kerja sama, bersinergi dengan Kejaksaan Agung, membentuk semacam KPK.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar