Kasus Benjina Masuk Penuntutan

Senin, 26 Oktober 2015, 13:30:00 WIB - Hukum

ABK asing yang diduga menjadi korban perbudakan di PT PBR (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Lama tak terdengar, kasus perbudakan dan perdagangan manusia oleh PT Pusaka Benjina Resources (PBR) di Kepulauan Aru, Maluku, ternyata sudah masuk ke proses penuntutan. Pihak Kejaksaan Tinggi Maluku sendiri sudah menyiapkan proses penuntutan dengan meneliti ulang berkas perkara yang telah dilimpahkan oleh penyidik Polres Kepulauan Aru.

Kepala Seksi Penerengan Hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Bobby Palapia mengatakan, pihak Kejati Maluku dan Kejaksaan Negeri Dobo, bersama penyidik dari Polres Kepulauan Aru juga sudah beberapa kali melakukan gelar perkara di hadapan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku.

Hal tersebut secara simultan dilakukan dengan menjalin koordinasi dan kerjasama lintas instansi serta lintas negara. 'Hal ini dilakukan karena kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Benjina, Kepulauan Aru di Maluku melibatkan warga negara asing sebagai tersangka, saksi serta korbannya,' ungkap Bobby dalam pernyataan tertulis yang diterima gresnews.com, Senin (26/10).

Selain itu, kata Bobby, pihak Kejati Maluku giat berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menghadirkan para saksi dan korban yang sudah dikembalikan ke negara asalnya seperti Myanmar, Thailand dan Kamboja.

Tak hanya itu, Kejati Maluku juga melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Negara Thailand, Myanmar dan Kamboja. Diskusi terkait penanganan perkara ini juga telah dilakukan di Bali pada tanggal 21 September 2015.

'Dalam hal ini, Kejati Maluku mendesak pihak penegak hukum Thailand untuk memulai proses penegakan hukum atas perusahaan dan pihak pihak yang merekrut dan menjanjikan upah serta memalsukan dokumen terhadap para korban, sebab bila hanya Indonesia yang melakukan penegakan hukumnya jelas sangat merugikan negeri ini,' urai Bobby.

Apabila penegakan hukum hanya dilakukan oleh pihak Kejati Maluku, pihak Kejati Maluku khawatir, di kemudian hari ikan dan hasil laut dari Indonesia menjadi tidak laku karena dihasilkan dari perbudakan.

'Masyarakat dunia perlu tahu, Maluku hanya menjadi tempat di mana terjadinya dugaan perkara perbudakan tersebut dilakukan. Dan dari delapan orang tersangkanya, hanya dua orang yang Warga Negara Indonesia,' ujarnya.

Kejati Maluku dalam kesempatan itu juga memohon dukungan masyarakat agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan apa adanya. 'Jangan sampai ada tekanan politik, karena hukum harus ditegakkan secara adil dan manusiawi,' pungkasnya.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar