Patgulipat RUU Perkelapasawitan

Selasa, 07 Februari 2017, 13:00:00 WIB - Hukum

Sejumlah pekerja berada di samping tumpukan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di salah satu tempat pengumpulan di Desa Matang Supeng, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur, Aceh, Kamis (12/1). Sejak sebulan terakhir harga tandan buah segar kelapa sawit tingkat pedagang pengumpul mulai naik dari Rp1.050 per kilogram menjadi Rp1.475 per kilogram. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Human Right Working Group (HRWG) dan Yayasan Auriga, mencurigai adanya patgulipat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan. Kecurigaan muncul karena cepatnya pembahasaan RUU itu berlangsung dan terkesan tertutup.

Baru dua bulan sejak ditetapkan sebagai RUU prioritas 2017, pembahasan RUU Perkelapasawitan ternyata sudah mencapau tahap harmonisasi di Badan Legislatif DPR. Peneliti ELSAM Andu Muttaqien mengatakan, perkebunan kelapa sawit di satu sisi memiliki manfaat secara nasional. Misalnya sebagai komoditas paling produktif diantara komoditas lain, menyerap banyak tenaga kerja, serta menjadi komoditas andalan nasional.

Namun, kata dia, perlu diingat di lain hal, perkebunan kelapa sawit kerap memberikan dampak buruk secara sosial atau lingkungan. Dari luas areal perkebunan kelapa sawit 11,4 juta hektare persegi (BPS, 2015), Ditjenbun pada tahun 2012 mencatat terdapat 739 kasus yang disebutnya sebagai gangguan usaha dan konflik perkebunan.

Rinciannya, 539 kasus adalah konflik lahan (72,25%), 185 kasus sengketa non lahan (25,05%), dan 15 kasus sengketa dengan kehutanan (2%). "Di tengah keadaan maraknya konflik lahan tersebut, kehadiran RUU Perkelapasawitan yang akan melegalkan perkebunan illegal sungguh tak masuk di nalar," kata Andi dalam pernyataan tertulis yang diterima gresnews.com, Selasa (7/2).

ELSAM, bersama AURIGA dan Human Right Working Group (HRWG) memandang terdapat beberapa hal penting yang perlu dicermati. Pertama, mengenai kesejahteraan petani khususnya pekebun mandiri, uraian Pasal demi pasal yang ada tidak mencerminkan apa yang disampaikan Komisi IV DPR RI.

Pasal yang menyebut atau mengatur secara khusus tentang petani atau yang disebut sebagai pekebun hanya ada di Pasal 29, yang menyebutkan beberapa kemudahan akses lahan bagi pekebun. Hal itu pun masih perlu diturunkan dalam Peraturan Pemerintah (PP), sehingga operasionalisasinya akan sangat bergantung pada kapan pembentukan PP dilakukan, tegas Andi.

Pasal lain yang menyebutkan tentang pekebun, hanya membahas tentang kemitraan dengan perusahaan perkebunan. "Proses dan tata cara mensejahterakan petani ternyata hanya menjadi janji yang mungkin susah terealisasi," ujarnya.

Kedua, bertolak belakang dengan perlakuan kepada pekebun, RUU Perkelapasawitan ini memberikan perlakuan istimewa terhadap perusahaan perkebunan. Hal mana dapat dilihat pada Pasal 18 Ayat (4). Pasal tersebut memberikan beberapa privilege kepada perusahaan, diantaranya adalah pengurangan pajak penghasilan badan melalui pengurangan penghasilan bersih sampai jumlah tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu.

Kemudian, pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Pasal tersebut juga menjamin pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu.

Berikutnya, pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu. Pasal tersebut juga memberikan jaminan keringanan pajak bumi dan bangunan, khususnya pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Terakhir, pasal tersebut memberikan bantuan pemasaran produk melalui lembaga atau instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, patut dipertanyakan motif dari Komisi IV DPR RI, apakah benar-benar ingin mensejahterakan petani, atau hanya memfasilitasi perusahaan-perusahaan perkebunan ilegal yang beroperasi tanpa izin atau bahkan merambah hutan menjadi perusahaan yang legal? terang Andi.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar