Revisi UU ITE Tak Capai Sasaran?

Minggu, 06 Agustus 2017, 13:00:30 WIB - Hukum

Buni Yani (kiri) terdakwa pelanggaran UU ITE berbincang dengan penasihat hukum pada lanjutan sidang dengan agenda Putusan Sela, Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/7). Pada sidang tersebut Majelis hakim menolak 9 nota keberatan (eksepsi) pihak terdakwa Buni Yani yang diajukan 20 Juni 2017 lalu. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik (UU ITE) telah rampung proses revisinya pada 27 Oktober 2016 dan resmi berlaku sebulan kemudian. Namun tak banyak yang dapat diharapkan dari revisi tersebut lantaran UU ITE ini masih memuat pasal-pasal 'bermasalah' yang telah mengirim ratusan orang ke bui dalam waktu kurang dari 10 tahun masa berlakunya.

Pasal-pasal yang dimaksud 'bermasalah' seperti 27, 28, dan 29 yang memuat pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3), penodaan suku, agama, dan ras (Pasal 28 ayat 2), dan tindakan pemerasan, pengancaman, serta menakut-nakuti (Pasal 27 ayat 4 dan Pasal 29). Letak permasalahannya adalah pada redaksionalnya yang kerap memuat kata yang multitafsir atau bisa disebut pasal karet. Bahkan terbuka kemungkinan pasal tersebut penggunaannya diselewengkan.

Misalnya kasus yang menimpa artis Stand Up Comedy (komika) Muhadkly MT alias Acho. Ia tersandung kasus pencemaran nama baik dan fitnah karena curhat soal fasilitas apartemen di akun media sosialnya. Polisi menyebut Acho sudah menjadi tersangka dan segera menjalani sidang. 'Betul, Acho pernah ditangani oleh Cyber PMJ dan saat ini sudah P21,' kata Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan, Sabtu (5/7).

Kasus Acho bermula saat dia menuliskan kekecewaannya terkait fasilitas yang disediakan pengembang Apartemen Green Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di blog pribadinya muhadkly.com pada 8 Maret 2015 silam. Dia berharap bisa mendapatkan kawasan ruang terbuka hijau sesuai janji pengelola. Namun, Acho merasa tidak ada kekonsistenan dari janji dengan realita.



'Maksud Acho berbagi kisah di blog itu agar tidak ada lagi orang yang terjebak oleh bujuk rayu dan kemudian memutuskan membeli unit apartemen di Green Pramuka Apartemen seperti dirinya. Ia melakukan ini untuk kepentingan publik. Itulah sebabnya, apa yang dituliskannya disertai dengan bukti-bukti yang nyata terjadi, bukan sekedar opini tanpa dasar,' ujar Regional Coordinator SAFEnet Damar Juniarto yang menjadi kuasa hukum Acho melalui keterangan tertulis, Sabtu (5/7).

Damar mengatakan Acho juga mengunggah cuitan di Twitter soal berita media massa terkait pungli di Green Pramuka Apartemen dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan di Twitter. Gara-gara cuitan ini Acho dipolisikan pihak pengembang.

'Pada 5 November 2015, Acho malah dilaporkan oleh Danang Surya Winata selaku kuasa hukum dari PT Duta Paramindo Sejahtera (pengelola Apartemen Green Pramuka) dengan laporan pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 UU ITE dan fitnah pasal 310-311 KUHP,' urai Damar.

Damar bersama LBH menyesalkan pelaporan tersebut ke polisi lantaran tidak ada unsur fitnah dalam kasus tersebut. Menurut Damar, Acho hanya sebagai pembeli unit apartemen yang mencurahkan pengalaman pribadinya ke akun media sosialnya.

'Kasus yang menimpa Acho adalah salah satu bukti konsumen yang sebenarnya dirugikan malah bisa dipidanakan dengan pasal represif dalam UU ITE dan ini membuktikan keganasan UU ITE dalam mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi,' sesal Damar.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar