Berharap Sikap Bijak MK Menguji Pasal Anti Penghukuman Terhadap Anak

Rabu, 14 Juni 2017, 13:00:00 WIB - Hukum

Kampanye anti pekerja anak (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Mahkamah Konstitusi saat ini tengah menguji Pasal-pasal krusial dalam UU Nomor 25 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal-pasal yang digugat khususnya terkait perlindungan terhadap anak dari kekerasan yang dilakukan pendidik di lingkungan sekolah. Pasal-pasal ini digugat oleh dua orang guru yaitu Dasrul dan Hanna Novianti Purnama.

Keduanya menggugat pasal-pasal tersebut lantaran telah menjadi korban dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh siswa dan oleh orang tua siswa, karena berupaya mendisiplinkan siswa yang dinilai nakal. Di dalam permohonan pengujian undang-undang oleh Dasrul dan Hanna Novianti Purnama, dijelaskan bahwa Dasrul yang adalah guru Arsitek SMK Negeri 2 Makassar mengalami kekerasan dari orang tua siswa setelah Dasrul menegur siswa tersebut yang tidak mengerjakan tugas.

Sedangkan Hanna Novianti Purnama adalah guru pembimbing di SMA Pusaka I Duren Sawit yang mengalami penganiayaan berupa pemukulan dan penjambakan oleh seroang siswa murid bimbingannya. Hanna Novianti Purnama juga mendapat ancaman untuk dilaporkan ke Polisi karena telah mempublikasi gambar kekerasan yang dialaminya ke media sosial.

Terkait terjadinya kekerasan terhadap pendidik, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menegaskan keprihatinannya. Namun, menurut Direktur Esekutif ICJR Supriyadi Widodo Eddyono, MK juga harus berhati-hati dalam menimbang masalah ini.

'Permohonan pengujian Undang-Undang tentang Perlindungan Anak di Mahkamah Konstitusi ini berpotensi menghilangkan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan,' kata Supriyadi dalam pernyataan tertulis yang diterima gresnews.com, Rabu (14/6).

Dalam permohonan pengujian Undang-undang yang telah dimulai sejak Januari lalu, dan telah memasuki tahap pemeriksaan ahli, pihak pemohon meminta perubahan atas Pasal 9 Ayat (1a) UU Perlindungan Anak. Pasal itu berbunyi: 'Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ataupihak lain.'

Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi agar mencabut frase 'dan kekerasan' di dalam pasal ini selama kekerasan itu dilakukan untuk tujuan pembinaan atau tindakan mendisiplinkan anak oleh pendidik dan tenaga kependidikan.

Mereka juga menggugat Pasal 54 Ayat (1) yang berbunyi: 'Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik,tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.'

Pemohon meminta frase 'wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis' untuk tidak dimaknai sebagai wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik-psikis, kecuali dilakukan untuk tujuan pembinaan atau tindakan mendisiplinkan anak oleh pendidik dan tenaga kependidikan.

Berikutnya adalah Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Di situ disebutkan: 'Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.'

Pemohon meminta frasa 'perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain' untuk tidak dimaknai sebagai perlindungan hukum sebagaimana dimaksud Ayat (2). Dimana disebutkan mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, tuntutan pidana, dan/atau gugatan perdata, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

Atas permohonan ini, kata Supriyadi, ICJR sebagai organisasi yang menolak secara tegas setiap bentuk bentuk penghukuman atas badan atau Corporal Punishment menilai, permohonan ini justru akan memutuskan rantai perlindungan anak atas praktik-praktik kekerasan dalam wujud Corporal Punishment di dunia sekolah Indonesia.

'Anak berposisi paling rentan di dalam lingkungan masyarakat dan berhak untuk diberikan perlindungan absolut, dan karena itu pasal-pasal diatas yang merupakan pasal-pasal krusial bagi perlindungan anak terhadap kejahatan fisik dan psikis di lingkungan yang berpotensial terjadi kekerasan harusnya tidak dipermainkan,' tegas Supriyadi.


Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar