Menagih Janji Kejagung Tuntaskan Kasus Korupsi Cessie Victoria

Senin, 13 Februari 2017, 13:00:34 WIB - Hukum

Gedung Kejaksaan Agung (Edy Susanto/Grenews.com)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pengusutan kasus dugaan korupsi penjualan hak tagih utang (Cessie) PT Adyesta Ciptatama (AC) di Bank BTN pada BPPN kepada PT Victoria Securities International Corporation (VSIC) oleh Kejaksaan Agung maju mundur. Dua tahun sudah kasus ini disidik dan Kejaksaan telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Namun dari empat tersangka tersebut tiga tersangka dinyatakan buron. Kendati demikian Kejaksaan Agung selama ini mengaku bukan kendala menuntaskan kasus ini. Bukti-bukti dugaan keterlibatan tersangka cukup kuat.

Ketiga tersangka yang hingga kini masih buron yakni Haryanto Tanudjaja (Analis Kredit BPPN), Suzana Tanojo (Komisaris PT Victoria Sekuritas Insonesia-VSI) dan Rita Rosela (Direktur PT VSI). Sementara tersangka lain mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) Syafruddin Temenggung telah diperiksa penyidik.

"Kami mau in absentia (untuk ketiga buronan ini)," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Fadil Zumhana, Minggu (12/2).

Rencana menyidangkan secara in absentia telah lama digaungkan oleh Kejaksaan Agung. Namun langkah hukum tersebut belum juga dilaksanakan. Disoal kapan akan dimajukan ke pengadilan, Kejaksaan Agung hanya menjawab diplomatis.



"Tunggu saja, tim penyidik tengah rampungkan berkasnya," kata Fadil.

Pasal 196 dan pasal 214 KUHAP mengatur in absentia untuk Acara Pemeriksaan Cepat. Persidangan in absentia secara khusus juga diatur dalam beberapa undang-undang lainnya, antara lain Pasal 38 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Didorongnya sidang in absentia bukan tanpa dasar. Dalam perkara korupsi, sidang in absentia pernah dilakukan Kejaksaan Agung saat menyeret kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI). Para terpidana pengemplang BLBI ini divonis bersalah.

Kasus ini mencuat setelah adanya penurunan nilai penjualan aset dari Rp69 miliar menjadi Rp26 miliar. Nilai Rp69 miliar diperoleh saat lelang aset di BPPN dan dimenangkan taipan Prajogo Pangestu.

Namun, karena surat tidak lengkap, Prajogo dalam kapasitasnya sebagai pemilik PT First Kapital membatalkan kemenangan. Lalu dilelang lagi, VSIC sebagai pemenang dengan harga Rp26 miliar. Padahal, menurut anggota tim penyidik harga tanah seluas itu, di pinggir jalan tol Karawang sudah mencapai Rp2,2 triliun. Taksiran penyidik kerugian negaranya mencapai Rp419 miliar.

Nama Presiden Komisaris Bank Panin, Mu'min Ali Gunawan diduga terlibat dan berperan penting dalam kasus ini. Namun keterlibatan Mu'min masih disidik. "Mu'min masih sebagai saksi, tapi jika nanti ada bukti kuat kita tetapkan sebagai tersangka," kata Fadil Jumhana.

Saat ini Mu'min Ali Gunawan status pencegahan berpergian ke luar negeri akan berakhir. Pencegahan berpergian ke luar negeri Mu'min telah dua kali diperpanjang oleh penyidik.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar