Politisasi Pengangkatan Otomatis Tenaga Hononer

Minggu, 12 Februari 2017, 13:00:00 WIB - Hukum

Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbincang di halaman kantor bupati Aceh Utara, Provinsi Aceh, Selasa (7/2). Sebanyak 11.800 PNS Aceh Utara belum menerima gaji bulan Januari 2017 akibat proses perombakan administrasi penambahan atau pengurangan pegawai menindaklanjuti Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru sesuai PP No.18 Tahun 2016. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ditengarai tak murni memperjuangkan aspirasi rakyat. Terutama dalam hal pengangkatan otomatis tenaga honorer Kategori 2 (K2) yang digagas partai penguasa saat ini yakni Partai PDI Perjuangan. Langkah ini disinyalir sebagai upaya untuk mengail simpati para tenaga honorer dan keluarganya sebagai bekal dalam Pemilihan Umum pada 2019 mendatang.

Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Arif Wibowo menerangkan pengangkatan otomatis tenaga honorer perlu dilakukan mengingat kaitannya dengan kepastian hukum yang mestinya diterima warga negara sebagai bagian dari hak konstitusional mereka.

"Urgensi perubahaan UU ASN sesungguhnya adalah dalam rangka merespon suatu keadaan di mana para pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah secara terus menerus dalam waktu yang lama dengan berbagai macam status dan jumlahnya ratusan ribu personel tidak terakomodir dalam UU KASN sehingga mereka tidak terlindungi secara hukum dan politik," kata Arif, politisi dari PDIP ini, Rabu (8/2).

Ia menjelaskan, status-status yang disandang para pegawai yang bekerja di lembaga pemerintahan yang dia maksud antara lain adalah honorer, pegawai tidak tetap (PTT), pegawai harian lepas, dan sebagainya. Menurut Arif, andai persoalan itu tidak segera diselesaikan—salah satunya dengan mekanisme revisi UU ASN—dikhawatirkan hal demikian akan menjadi beban Negara di kemudian hari.

"Tidak hanya dari aspek sosial, politik, dan ekonomi berkelanjutan, tapi juga berpotensi mengganggu reformasi birokrasi," katanya.

Arief juga menyampaikan, partainya, PDI Perjuangan, bersikeras memperjuangkan pengangkatan otomatis menjadi PNS bagi tenaga honorer lantaran partai berlogo banteng tersebut punya komitmen besar terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia, utamanya wong cilik. Pengangkatan otomatis tenaga honorer merupakan bukti bahwa Negara hadir dalam permasalahan mereka.

"Dengan diselesaikannya masalah itu nanti ke depan tak ada lagi honorer, yang ada PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kami berharap, pegawai yang bekerja di instansi pemerintah dengan durasi waktu di atas 5 tahun namun statusnya tidak kunjung jelas, problemnya dapat segera diselesaikan," kata Arief.

Arif juga menjelaskan bahwa mekanisme rekrutmen yang ada saat ini terbukti di luar kemampuan sebagian besar tenaga honorer. Lebih-lebih, sebagian di antara mereka akan memasuki masa pensiun. Karena itulah Arif menilai, bagi para honorer dengan kualifikasi diatas, lebih-lebih yang pengabdian dan kesetiannya sudah teruji, sistem merit tidak perlu dilakukan.

Terlebih, Arif juga menilai mekanisme yang ada saat ini—apalagi dalam konteks pengisian jabatan—cenderung berjalan lamban dan tidak efektif. Hal demikian terjadi karena setiap pengisian jabatan harus didahului rekomendasi KASN. Sedang yang dibutuhkan saat ini, lanjut Arif, adalah efektivitas kerja pemerintahan.



"Kalau tesnya seperti yang sudah-sudah, sudah pasti mereka enggak lulus lagi. Sebagian dari mereka akan pensiun. Karena itu negara harus menghargai jerih payah mereka. Bahwa mereka menjadi honorer, itu kesalahan sistem masa lalu. Yang jelas, sekarang negara harus memberi penghormatan kepada mereka," ungkap Arif.

Persoalan tentang pegawai honorer tertuang di dalam Pasal 131A draft RUU ASN yang mengatur tentang pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS.

Berikut bunyi revisi UU ASN Pasal 131A:

(1) Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.

(2) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan.

(3) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian.

(4) Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya.

(5) Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat.

Baca selanjutnya: 1 2

Komentar