Kejaksaan Endus Dalang Penjualan Aset PT Adhi Karya

Rabu, 11 Januari 2017, 13:00:26 WIB - Hukum

Pembangunan Jalan Layang salsh satu proyek yang digarap PT Adhi Karya (ANTARA)



MARAK KORUPSI DI PT.ADHI KARYA - Bukan kali ini saja oknum pegawai Adhi Karya melakukan korupsi. Kasus lainnya yang juga ditangani Kejaksaan adalah korupsi klaim asuransi yang harusnya dimasukkan ke dalam rekening PT Adhi Karya Divisi Konstruksi VII, namun klaim asuransi itu ditilap dan dimasukkan dalam rekening pribadi mantan Kepala Wilayah VII PT Adhi Karya Imam Wijaya Santosa.

Belum lagi sejumlah kasus korupsi yang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa kasus diantaranya melibatkan pejabat PT Adhi Karya. Diantaranya kasus Mantan Kepala Divisi Konstruksi I PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mokhamad Noor yang dinyatakan terlibat dalam kasus korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat. Ia pun akhirnya divonis pidana empat tahun dan enam bulan penjara.

Selain KPK, Kepolisian juga sempat menangani kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat PT Adi Karya. Pada Agustus 2016 lalu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bali telah melimpahkan berkas Mantan pejabat PT Adhi Karya Divisi VII, Parno Tris Hadiono ke Kejaksaan untuk diadili. Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi proyek pengembangan sistem distribusi air minum di Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem periode 2009-2010. Proyek tersebut dinilai telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp3,7 miliar.


Maraknya kasus korupsi di BUMN tersebut, membuat PT Adhi Karya harus menggandeng Kejaksaan Agung untuk mengawal sejumlah proyek nasional pada 2016. Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Budi Harto ditemui usai menandatangani nota kesepakatan dengan Jaksa Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) awal November lalu mengatakan, tahun ini proyek yang akan dilaksanakan oleh PT Adhi Karya (persero) bernilai sekitar Rp15 triliun.

Adhi Karya merasa membutuhkan pendampingan hukum dari Kejaksaan dalam menjalankan proyeknya agar tidak melanggar aturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan Perdata dan Tata Usaha Negara. "Dengan adanya pendampingan hukum dari Kejaksaan, kami merasa lebih tenang untuk bertindak. Bila ada keragu-raguan, kami memiliki tempat untuk bertanya," kata Budi saat itu.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar